Onetime.id, Bandar Lampung – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk Presiden RI ke-2 Soeharto, pada upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2024.
Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional di bidang perjuangan dan politik.
Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai penganugerahan itu tepat mengingat peran Soeharto dalam pembangunan dan menjaga stabilitas negara.
Menurut dia, Soeharto dan era Orde Baru dikenal dengan kepemimpinan kuat serta pemerintahan yang stabil.
“Maka sudah sepatutnya kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tak pernah melupakan sejarah bangsa. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa,” ujar Iqbal seusai melantik pengurus DPD KNPI Metro periode 2025–2028, pada Kamis, (13/11/2025).
Iqbal mengatakan gelar pahlawan bagi tokoh bangsa penting untuk menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda.
“Pemuda perlu meneladani tokoh hebat, memperkuat identitas dan rasa nasionalisme, serta memperkokoh karakter anak bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyatakan apresiasi kepada Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, yang menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh DPD KNPI provinsi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.
Iqbal mengaku hadir dalam pertemuan tersebut dan melihat semangat jajaran KNPI untuk menyelenggarakan kongres persatuan.
“Kami berharap pemerintah menyambut baik keinginan para elite pemuda ini demi mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas,” katanya.
Iqbal memaparkan terdapat delapan rekomendasi hasil konsolidasi KNPI se-Indonesia.
Di antaranya dukungan terhadap visi Asta Cita, termasuk pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis.
“KNPI berdiri bersama Presiden Prabowo menjalankan visi Asta Cita menuju Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan mandiri,” ujarnya.
Ia menilai rekomendasi strategis KNPI krusial untuk memperkuat peran pemuda Indonesia, termasuk percepatan Dialog Nasional Pemuda Indonesia guna menyatukan faksi-faksi KNPI yang selama ini terbelah.
Dialog itu, kata dia, harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Iqbal berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga bersikap netral dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan internal organisasi kepemudaan.
“Pemerintah harus memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berkepanjangan yang merugikan generasi muda bangsa,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis.
Rekomendasi lain yakni rencana pengajuan uji materi Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif terhadap tantangan generasi digital.
KNPI juga mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dari bidang olahraga agar kebijakan kepemudaan lebih fokus dan berkelanjutan.
“Rekomendasi tersebut adalah tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal kepemimpinan nasional menuju Indonesia 2045,” tutup Iqbal.
