Onetime.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung periode 2025–2030 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 21 Mei 2025.
Pengukuhan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/229/V.07/HK/2025.
Jihan Nurlela ditunjuk sebagai Ketua Umum LKKS Lampung, didampingi Jauharoh Haddad sebagai Ketua Harian, Eka Yulista Dewi sebagai Sekretaris, dan Nurul Fajri sebagai Bendahara.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum peneguhan komitmen untuk mengabdi.
“Amanah ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat sekaligus tanggung jawab mulia yang harus diemban dengan ketulusan, integritas, dan semangat kolaborasi,” ujarnya.
Mirza menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, termasuk dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).
Namun, ia mengakui masih banyak kelompok rentan yang belum terjangkau oleh program pemerintah.
“LKKS harus hadir di celah-celah itu, agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan,” kata dia.
Ia mengajak seluruh pengurus LKKS bersinergi dengan lembaga sosial, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil.
“Kalau semua ikut ambil peran, maka naskah kesejahteraan yang kita tulis hari ini bisa menjadi pertunjukan yang benar-benar menginspirasi,” ucapnya.
Mirza berharap, LKKS Lampung menjadi motor penggerak perubahan sosial, rumah besar untuk kolaborasi, dan ladang pengabdian yang nyata bagi kemanusiaan.
Ia mendorong perluasan jangkauan pelayanan, penguatan pemberdayaan, serta penghidupan semangat gotong royong hingga ke tingkat akar rumput.
“Lampung harus tumbuh tak hanya dalam angka, tapi juga dalam empati,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum LKKS Lampung Jihan Nurlela menyatakan komitmennya menjadikan LKKS sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Ia menyoroti tingginya angka masyarakat miskin ekstrem di Lampung yang mencapai sekitar satu juta jiwa.
“Masih banyak warga yang tidak punya BPJS, tidak terdata dalam PKH, bahkan kesulitan mengakses pendidikan. Di situlah LKKS harus hadir,” ujarnya.
Menurut Jihan, ketimpangan sosial adalah tantangan nyata yang perlu dihadapi dengan hati dan pikiran terbuka.
Ia menyampaikan keyakinannya terhadap visi inklusif Gubernur Mirza dalam membangun kesejahteraan sosial.
“Anggota LKKS, baik yang menjabat maupun relawan, harus jadi influencer di lingkungannya. Menularkan semangat kerja baik dan dedikasi,” kata dia.
Dengan semangat gotong royong dan kerja tulus, Jihan berharap LKKS bisa menjadi bagian dari perjalanan Lampung menuju visi Indonesia Emas.
“Semoga apa yang kita lakukan memberi berkah bagi diri sendiri dan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
