Onetime.id – Dulu hujan disambut doa dan rasa syukur. Kini, mendung berubah jadi teror.
Di Bandar Lampung, setiap tetes hujan bukan lagi tanda berkah, melainkan alarm bahaya. Terlalu banyak yang hanyut, terlalu sedikit yang peduli.
Pada Jumat, 25 April 2025, Derry Nugraha dan tujuh rekannya berdiri di bawah sengatan matahari, menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Terlihat banner mungil bertuliskan “Jangan Perkosa Hak Kami Rakyat Bandar Lampung”.
Tujuannya sederhana ingin bertemu Wali Kota Eva Dwiana.
Tapi seperti biasa, yang sederhana di kota ini justru paling sulit diwujudkan.
Delapan orang demonstran dihadang oleh barisan aparat Satpol PP, Polisi hingga TNI pengawalan bak tamu negara.
Padahal yang datang bukan teroris, cuma warga resah yang kehilangan sabar. Demokrasi, kata mereka, sedang tidak baik-baik saja.
“Kami dibungkam! Kami hanya ingin bicara soal banjir yang terus mengepung kota ini!,” teriak mereka.
Namun suara-suara itu seperti menguap di tengah udara panas dan kantor belasan tingkat berwarna merah yang kian terasa asing bagi rakyat.
Sejak awal tahun, air bah telah jadi tamu tak diundang yang terus datang.
Pada 17 Januari, banjir merendam 14.160 rumah dan menewaskan dua orang.
Sebulan berselang, tiga nyawa kembali melayang, rumah-rumah tenggelam, infrastruktur ambruk.
Maret pun tak luput: ratusan warga diungsikan.
Teranyar, 21 April, banjir bandang di Panjang Utara mencabut tiga nyawa lagi.
Total delapan korban jiwa. Delapan alasan cukup untuk marah.
“Sekarang, setiap awan gelap menggantung, warga bersiap kehilangan,” kata Derry lirih.
Rumah tak lagi tempat aman. Hujan bukan lagi kabar baik.
Unjuk rasa ini bukan yang pertama. Dua hari sebelumnya, mereka juga datang dengan harapan serupa, bertemu sang Wali Kota.
Yang mereka terima? Pintu tertutup dan aparat berjaga.
Mereka membawa poster protes dan harapan yang mulai tipis.
Tapi yang datang justru represifitas. Seolah suara rakyat hanya bisa diterima bila dibungkam lebih dulu.
“Wali Kota adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini,” kata Kristin, lantang. Kritiknya tajam: dari hilangnya ruang terbuka hijau, bukit-bukit yang hancur, sampai sistem drainase yang sekadar hiasan kota.
“RTH tinggal 4,5 persen. Dari 33 bukit, hampir semua rusak. Sungai dangkal, sampah menumpuk, dan saluran air sekarat,” kata Wahyu menambahkan.
Lalu, apa yang dilakukan pemerintah? Meninjau. Membagikan nasi bungkus, air mineral, dan uang belasungkawa.
Banjir ditangani seperti bencterhitung padahal korban sudah tak terhitung.
“Aksi ini akan terus berlanjut sampai ada langkah konkret. Kalau memang tidak mampu, sebaiknya mundur saja,” tantang Kristin.
Di kota ini, sepertinya lebih mudah melihat banjir daripada melihat pemimpinnya
