Aktivis Soroti Kebijakan Bupati Ardito Potong Insentif Linmas

Pemerhati Politik Lampung, Rosim Nyerupa. Ilustrasi: Wildanhanafi/onetime.id

Onetime.id –  Aktivis pemuda Rosim Nyerupa melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang disebutnya memangkas insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) pasca dilantik sebagai kepala daerah.

Dalam momentum Hari Pertahanan Sipil (Hansip) 2025, Rosim menyoroti perlakuan pemerintah daerah terhadap Linmas, yang menurutnya ironis dengan peran mereka strategis, namun apresiasi minim.

“Kita bicara soal pasukan terdepan dalam keamanan lingkungan. Tapi miris, justru setelah kepala daerah dilantik, insentif Linmas malah dipotong,” kata Rosim kepada media onetime.id Minggu, (20/4/2025).

Menurut Rosim, sebelum menjabat, Ardito menggulirkan 30 janji kerja, termasuk komitmen pada kesejahteraan aparatur kampung.

Namun setelah dilantik, insentif bagi komandan regu Linmas justru turun dari Rp250.000 menjadi Rp200.000. Sementara anggota Linmas kini hanya menerima Rp150.000, dari sebelumnya Rp200.000.

“Janji kampanye jangan berhenti di podium. Ini soal harga diri dan kesejahteraan mereka yang bekerja tanpa pamrih menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.

Rosim juga menekankan bahwa penghargaan terhadap Linmas tidak cukup berupa seremonial tahunan.

Ia mendesak Pemkab untuk memberi perlindungan konkret, seperti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Linmas bukan simbol seragam hijau yang berdiri di pinggir acara. Mereka hadir di TPS saat pemilu, turun di bencana, dan menjaga ketentraman warga. Tapi apakah kita akan terus memperlakukan mereka sekadar pelengkap seremoni?,” ujarnya retoris.

Rosim mengingatkan bahwa sejak 2002, Hansip telah bertransformasi menjadi Linmas dengan peran sosial yang lebih luas.

Bahkan, sejak 2004, pembinaan Linmas resmi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di bawah koordinasi Satpol PP.

“Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 memberikan lima tugas besar untuk Linmas. Tapi sampai hari ini, pengakuan atas peran mereka masih belum sebanding dengan tanggung jawab yang diemban,” ujar Rosim.

Ia pun menutup dengan desakan agar Pemkab Lampung Tengah segera melakukan evaluasi dan tidak terus menerus menjadikan Linmas sebagai ‘pasukan pelengkap’.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *