Onetime.id, Bandar Lampung – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Prabowo Subianto.
Selain menentukan sosok pengganti yang dinilai berkualitas, pemerintah juga didesak memastikan penegakan hukum terkait polemik ijazah Gibran berjalan secara transparan dan adil.
Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung, Toni Mahasan, mengatakan pengunduran diri Gibran harus menjadi momentum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam persoalan ijazah tersebut.
Menurut Toni, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Lentera Lampung mengingatkan pemerintah bahwa setelah mundurnya Gibran, seluruh pihak yang terlibat dalam polemik ijazah wajib diperiksa dan diproses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran,” ujar Toni Mahasan kepada onetime.id pada Kamis, (12/11/2026) sembari menyeruput kopi tanpa gula dan disuguhi singkong rebus.
Ia menilai, persoalan tersebut menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih.
“Jangan sampai hukum hanya dijadikan alat kekuasaan untuk memanipulasi keadaan atas nama demokrasi. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus tegak lurus menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Prabowo Diminta Pilih Wapres Berkualitas
Pasca pengunduran diri Gibran, perhatian publik juga tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti.
Toni mengatakan, masyarakat kini menunggu dua hal penting, yakni kejelasan proses hukum terkait polemik ijazah Gibran dan munculnya sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.
Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, Presiden memiliki batas waktu paling lama 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan.
Lentera Lampung berharap Prabowo mengusulkan figur muda yang memiliki kapasitas pendidikan memadai, kemampuan kepemimpinan, serta pemahaman geopolitik global.
“Kami berharap Presiden Prabowo mengusulkan sosok muda yang memiliki kualitas pendidikan cukup, mampu membantu menyelesaikan tugas-tugas negara yang begitu berat, memahami geopolitik global, menghadirkan ketenangan di dalam kabinet, serta diterima seluruh kalangan,” ungkap Toni.
Ia juga berharap Wakil Presiden yang baru nantinya mampu menerjemahkan dan mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Mungkin dalam dua hingga tiga hari ke depan, nama-nama dari kalangan koalisi akan mulai bermunculan sebagai kandidat Wakil Presiden pengganti Gibran,” tambahnya.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Di sisi lain, Toni mengimbau masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi dinamika politik tersebut.
Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman serupa ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 1956 akibat perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.
“Kepada masyarakat Indonesia, kami berpesan agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyikapi peristiwa ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan hukum di Indonesia. Mundurnya seorang Wakil Presiden bukan hal baru dalam sejarah ketatanegaraan kita,” tutup Toni Mahasan.
