Onetime.id, Bandar Lampung – YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Rektor Universitas Lampung (Unila) segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) terkait dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial SA di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Kuasa hukum korban, Prabowo Pamungkas, S.H., mengatakan pihaknya meminta universitas segera mengambil keputusan dan memberikan sanksi tegas apabila dugaan kekerasan seksual tersebut telah dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
Menurutnya, penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh berlarut-larut, terlebih ketika Satgas PPKPT Unila telah menyampaikan adanya unsur kekerasan dalam peristiwa yang dialami kliennya.
“Universitas tidak boleh membiarkan perkara ini menggantung tanpa keputusan dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Prabowo dalam keterangan tertulisnya.
Prabowo menjelaskan, pihaknya bertindak sebagai kuasa hukum SA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2026.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan korban, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 5 Mei, ketika SA mendatangi seorang dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen keperluan skripsi setelah seminar hasil.
Saat korban masuk ke ruangan RF, dosen tersebut disebut melontarkan kalimat “saya gemas dengan kamu”.
RF kemudian mengajak korban berbicara berdua dengan alasan ingin mengenal keluarga korban.
Dalam pertemuan tersebut, RF disebut meminta izin untuk memegang korban, tetapi kemudian mengelus pipi korban.
Tidak hanya itu, RF juga disebut melontarkan sejumlah pertanyaan pribadi terkait hubungan asmara korban.
Ketika korban hendak berpamitan, RF diduga memeluk, memegang pipi, dan mengecup kening korban sebanyak dua kali.
Padahal, menurut keterangan korban kepada kuasa hukumnya, SA sempat mendorong dan menunjukkan penolakan.
Setelah kejadian tersebut, RF masih menghubungi korban pada 6 Mei untuk menanyakan pengiriman tesis melalui email.
Selanjutnya, pada 22 Juni, korban kembali menghubungi RF untuk mengonfirmasi tindak lanjut revisi tesis.
Atas peristiwa tersebut, korban berharap dugaan tindak pidana yang dialaminya diproses sesuai ketentuan hukum dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas.
Laporkan ke Polda Lampung
Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan keadilan, SA telah melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut ke Polda Lampung.
Laporan itu telah diterima dan tercatat dengan Nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.
YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, transparan, serta berperspektif korban.
Prabowo menegaskan, proses hukum harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keamanan dan kondisi psikologis korban yang hingga kini belum pulih secara maksimal.
Pihaknya juga menyoroti penanganan pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Universitas Lampung.
Menurut Prabowo, berdasarkan keterangan dan pengalaman kliennya, penanganan pengaduan tersebut dinilai berjalan lamban dan terkesan mengabaikan hak-hak korban.
Padahal, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur prinsip penanganan yang mengedepankan kepentingan terbaik korban, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, dan jaminan ketidakberulangan.
Dia juga mengingatkan adanya batas waktu dalam setiap tahapan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Dalam aturan tersebut, tindak lanjut pelaporan, pemeriksaan, penyampaian rekomendasi hingga penerbitan keputusan oleh pimpinan perguruan tinggi telah diatur secara jelas.
Karena itu, pihaknya mendesak Rektor Unila segera menindaklanjuti rekomendasi Satgas PPKPT dan menjatuhkan sanksi administratif yang tegas serta proporsional apabila dugaan kekerasan telah dinyatakan terbukti.
Minta LPSK dan Komnas Perempuan Turun Tangan
Selain mendesak kepolisian dan pihak kampus, YLBHI-LBH Bandar Lampung juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.
Prabowo meminta perlindungan terhadap korban mencakup keamanan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta pencegahan intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.
Dia juga mengajak korban kekerasan seksual lainnya di lingkungan Universitas Lampung yang selama ini masih takut atau belum berani melapor agar tidak merasa sendirian.
“Melaporkan kekerasan seksual bukanlah tindakan mempermalukan diri sendiri, melainkan keberanian untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dialami sekaligus mencegah jatuhnya korban berikutnya,” ujarnya.
YLBHI-LBH Bandar Lampung, lanjutnya, membuka ruang pengaduan dan pendampingan hukum bagi korban dengan menjunjung tinggi kerahasiaan identitas serta perlindungan terhadap seluruh hak-haknya.
Pihaknya juga mendesak Rektor Unila melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, termasuk efektivitas Satgas PPKPT, akses pengaduan, perlindungan korban dan saksi, serta pendampingan psikologis.
Menurutnya, persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan etik internal atau upaya menjaga nama baik institusi.
“Universitas Lampung harus memastikan korban tidak mengalami viktimisasi berulang akibat lambannya birokrasi, tekanan, stigma, maupun pembiaran,” tegasnya.
YLBHI-LBH Bandar Lampung memastikan akan terus mengawal proses hukum yang ditempuh SA hingga hak-haknya mendapatkan perlindungan dan keadilan.
Pihaknya berharap Polda Lampung segera menindaklanjuti laporan korban dan memberikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada korban maupun kuasa hukumnya.
