Onetime.id, Bandar Lampung – Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung, Toni Mahasan, mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penggeledahan Kantor Disdikbud Lampung Tengah oleh tim penyidik Kejati Lampung dalam rangka penyidikan dugaan pemerasan dalam jabatan pada program revitalisasi sekolah dan madrasah.
Menurut Toni, langkah penggeledahan tersebut menunjukkan keseriusan kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Bermutu yang menjadi salah satu program pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Lampung dengan melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Lampung Tengah sebagai bentuk keseriusan kejaksaan dalam mengawal Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Bermutu,” papar Toni Mahasan kepada media onetime.id, pada Rabu, (11/11/2026).
Dia mengaku angkat topi terhadap langkah Kejati Lampung yang dinilai berani mengambil tindakan hukum di tengah munculnya berbagai isu dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Mulai dari dugaan pemotongan dana revitalisasi, pelaksanaan pekerjaan secara swakelola yang diduga justru dikerjakan kontraktor yang ditunjuk, hingga isu adanya oknum aparat penegak hukum (APH) yang membekingi program tersebut.
“Kami angkat topi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Di tengah isu adanya dugaan pemotongan dana revitalisasi, isu pengerjaan swakelola yang justru dikerjakan oleh kontraktor yang ditunjuk dan isu mendapat backup dari aparat penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Lampung menjawabnya dengan penegakan hukum yang tepat,” sambungnya.
Minta Kejati Usut Seluruh Kabupaten/Kota
Lebih lanjut, Toni mendorong Kejati Lampung agar memperluas pengawasan dan penelusuran terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Menurutnya, pengusutan jangan hanya berhenti di Lampung Tengah. Sebab, pengawasan menyeluruh diperlukan agar program pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan, tepat guna, dan tepat sasaran.
“Kami mendorong agar Kejaksaan Tinggi Lampung tidak hanya berhenti di Kabupaten Lampung Tengah, tapi juga memonitor di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung agar program ini dapat berjalan tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya.
Toni juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui secara langsung dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah agar berani menyampaikan laporan kepada Kejati Lampung.
Dia menilai partisipasi masyarakat penting untuk membantu mengungkap apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
“Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau melihat langsung pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah ini untuk tidak segan mengadukan ke Kejaksaan Tinggi Lampung yang memang ditunjuk oleh negara untuk menjadi pengawas suksesnya program revitalisasi sekolah ini di lapangan,” lanjut Toni.
Dia menegaskan, Lentera Lampung juga akan ikut mengawal pelaksanaan program tersebut.
Apabila menemukan fakta hukum yang diduga menyimpang, pihaknya berkomitmen menyampaikan temuan tersebut kepada Kejati Lampung agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Kedepan jika kami menemukan fakta hukum yang menyimpang di lapangan, kami pasti akan menyampaikan hal tersebut ke Kejaksaan Tinggi Lampung untuk ditindaklanjuti, baik fakta hukum pemotongan anggaran, pengerjaan yang tidak swakelola sesuai juknis, atau ada oknum APH yang mengaku membackup program revitalisasi sekolah ini di lapangan,” tutup Toni Mahasan.
