Onetime.id, Bandar Lampung – Masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi spontan di perairan Muara Way Tulang Bawang, Selasa (10/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga berkedok pendalaman alur oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa.
Aktivitas pengerukan pasir yang sebelumnya sempat terhenti itu kini kembali muncul di wilayah tangkap nelayan tanpa sepengetahuan masyarakat Kuala Teladas.
Para nelayan menilai aktivitas tersebut mengancam wilayah tangkapan ikan, merusak ekosistem laut, serta membahayakan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Terlebih, perairan tersebut merupakan habitat berbagai biota laut, seperti kepiting rajungan dan ikan yang selama ini menjadi komoditas andalan nelayan setempat.
Persoalan pengerukan pasir laut ini bukan kali pertama terjadi.
Sejak aktivitas tersebut mulai berlangsung pada 2021, masyarakat nelayan Kuala Teladas bersama sejumlah desa lainnya telah menyampaikan penolakan.
Berbagai pengaduan juga telah disampaikan kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah laut.
Namun, hingga kini masyarakat menilai belum ada penyelesaian konkret terhadap persoalan tersebut.
Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung sempat melakukan peninjauan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut dengan menghadirkan pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, diketahui perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Setelah pertemuan itu, perusahaan menghentikan operasional dengan menarik kapal dari perairan Muara Way Tulang Bawang.
Namun, aktivitas pengerukan pasir laut kembali muncul pada pertengahan 2026 dan diduga dilakukan oleh perusahaan yang sama.
Kembalinya aktivitas tersebut membuat masyarakat nelayan kembali resah karena belum ada kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap maupun penyelesaian persoalan perizinan dan dampak lingkungan.
Lampung Pemasok Rajungan Nasional
Selain mengancam mata pencaharian nelayan, aktivitas pengerukan pasir laut juga dinilai berpotensi mengganggu sektor perikanan Lampung, khususnya komoditas rajungan.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2025, volume ekspor rajungan Lampung tercatat mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp 518 miliar.
Lampung disebut menjadi penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 10 hingga 12 persen terhadap total ekspor rajungan nasional.
Sentra penghasil rajungan utama berada di wilayah pesisir timur Lampung, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.
Kuala Teladas menjadi salah satu wilayah masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan dari hasil tangkapan laut tersebut.
Karena itu, nelayan menilai aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga berkedok pendalaman alur perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Singgung Hak Nelayan dan Putusan MA
Persoalan ini juga berkaitan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, informasi, partisipasi, serta akses terhadap keadilan lingkungan.
Sementara Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Perlindungan terhadap keberlangsungan usaha dan penghidupan nelayan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Masyarakat juga menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 26 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketentuan tersebut sebelumnya menjadi dasar pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi laut, termasuk pasir laut.
Empat Tuntutan Nelayan Kuala Teladas
Atas kembali munculnya aktivitas pengerukan pasir laut tersebut, masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan masyarakat nelayan Kuala Teladas.
Kedua, mendesak penghentian seluruh aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat.
Ketiga, mendesak pemerintah melindungi ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
Keempat, menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, menegaskan masyarakat nelayan tidak ingin wilayah penghidupan mereka terus terancam oleh aktivitas pengerukan pasir laut.
“Hentikan sekarang juga aktivitas tambang pasir yang merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup masyarakat!” demikian pernyataan sikap forum tersebut.
Mereka juga menyerukan, “Hidup Rakyat! Hidup Nelayan! Hidup Perempuan yang Melawan!”
