Onetime.id, Bandar Lampung – Bagi peternak ayam petelur skala mikro, harga pakan bukan sekadar persoalan biaya produksi.
Kenaikan harga bahan baku bisa menentukan apakah usaha mereka tetap bertahan atau justru berhenti di tengah jalan.
Persoalan inilah yang mendapat perhatian Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, yang akrab disapa Abas, menyusul peluncuran penyaluran bantuan subsidi Jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi peternak ayam petelur mikro di Lampung Timur.
Melalui program tersebut, peternak dapat mengakses jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram.
Harga ini diharapkan mampu meringankan beban produksi, terutama bagi peternak kecil yang memiliki keterbatasan modal dan daya tawar dalam memperoleh bahan baku.
Abas menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan peternakan rakyat.
Sebab, biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya usaha peternakan unggas.
“Ini merupakan langkah positif yang perlu kita apresiasi. Peternak mikro membutuhkan dukungan nyata, terutama dalam mendapatkan bahan baku pakan dengan harga terjangkau. Akses jagung Rp5.000 per kilogram tentu menjadi kabar baik apabila dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peternak,” kata Abas.
Menurut dia, persoalan harga pakan memiliki dampak berantai. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi ikut terdorong.
Pada akhirnya, keuntungan peternak tergerus dan keberlangsungan usaha rakyat semakin terancam.
Karena itu, Abas meminta program Jagung SPHP tidak berhenti sebagai bantuan sesaat atau hanya dinikmati kelompok peternak tertentu. Pemerataan akses harus menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut.
Jangan Sampai Lampung Kaya Jagung, Peternaknya Kesulitan
Sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional, Lampung memiliki posisi strategis dalam rantai pasok pangan.
Namun, besarnya produksi jagung daerah semestinya juga memberikan manfaat langsung bagi peternak lokal.
Abas mengingatkan, jangan sampai Lampung dikenal sebagai daerah penghasil jagung, tetapi peternak rakyatnya justru kesulitan memperoleh bahan baku pakan dengan harga terjangkau.
“Jangan sampai kita menjadi daerah penghasil jagung, tetapi peternak kita justru kesulitan mendapatkan bahan baku pakan. Petani jagung harus sejahtera, tetapi peternak rakyat juga harus mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum Bulog, serta instansi terkait memperkuat koordinasi untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jagung melalui program SPHP.
Menurut Abas, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan riil peternak, terutama kelompok mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal dibandingkan perusahaan peternakan berskala besar.
Selain harga, persoalan distribusi juga perlu mendapat perhatian.
Pendataan penerima, kepastian volume pasokan, hingga mekanisme pembelian harus dirancang secara sederhana, transparan, dan mudah diakses.
Tanpa tata kelola distribusi yang baik, program dengan harga subsidi berpotensi tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Petani dan Peternak Harus Sama-Sama Sejahtera
Lebih jauh, Abas mengingatkan bahwa kebijakan jagung tidak semestinya hanya dilihat dari sisi produksi dan perdagangan komoditas.
Jagung merupakan bagian dari mata rantai ketahanan pangan yang menghubungkan kesejahteraan petani, keberlangsungan peternak, hingga daya beli masyarakat.
Petani membutuhkan kepastian pasar dan harga jual yang layak. Sebaliknya, peternak membutuhkan pasokan bahan baku pakan yang stabil dengan harga kompetitif.
Keduanya, menurut dia, tidak boleh dipertentangkan.
“Kita ingin membangun ekosistem yang saling menguntungkan. Petani jagung mendapatkan kepastian pasar, peternak mendapatkan bahan baku yang terjangkau, dan masyarakat memperoleh produk pangan seperti telur dan daging ayam dengan harga yang wajar,” kata dia.
Abas berharap program subsidi jagung di Lampung Timur dapat menjadi model kebijakan yang diperluas ke kabupaten dan kota lainnya di Lampung.
Baginya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari penyaluran bantuan atau besarnya volume jagung yang didistribusikan.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menekan biaya produksi dan menjaga peternak kecil tetap bertahan.
“Jangan berhenti di satu wilayah atau kelompok peternak saja. Kalau mekanismenya terbukti baik, kita dorong agar diperluas dan berkelanjutan. Lampung harus menjadi daerah yang kuat dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi jagung sampai penguatan peternakan rakyat,” ujarnya.
