Pemprov Lampung Targetkan Tunggakan Iuran JKN Tuntas pada Triwulan III 2026

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penyelesaian tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026.

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penyelesaian tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada triwulan ketiga 2026.

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam rekonsiliasi iuran wajib pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung di Hotel Emersia, Senin, 27 Juli 2026.

Rekonsiliasi itu mencakup iuran pemerintah daerah, pegawai negeri sipil (PNS), anggota DPRD, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan Pemprov Lampung untuk periode triwulan II 2026.

Marindo mengatakan keberlanjutan layanan JKN tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga pada ketertiban pembayaran iuran serta keakuratan data kepesertaan.

Ia menyebut rekonsiliasi bukan sekadar pencocokan angka dan dokumen, melainkan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.

“Forum ini bukan hanya kegiatan mencocokkan angka atau dokumen, tetapi memastikan setiap masyarakat Lampung memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, cepat, adil, dan berkelanjutan,” kata Marindo.

Menurut dia, penyelesaian kewajiban pembayaran iuran yang tertunda tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan pengelolaan anggaran.

Proses pembayaran akan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, serta Bappeda.

Pemprov berharap kewajiban pembayaran periode sebelumnya dapat diselesaikan pada triwulan III 2026.

Dengan demikian, pembayaran iuran pada 2027 diharapkan berlangsung lebih tertib dan tepat waktu.

Selain persoalan pembayaran, Marindo meminta penetapan peserta penerima bantuan iuran (PBI) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Penggunaan data tersebut, kata dia, diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Dengan menggunakan DTSEN, kita dapat melihat secara jelas masyarakat mana yang diintervensi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Marindo juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan anggaran pembiayaan peserta JKN.

Penganggaran sejak tahap penyusunan APBD dinilai penting agar pembagian tanggung jawab pembiayaan antarpemerintah daerah lebih proporsional.

Penyelesaian tunggakan dan pembenahan data kepesertaan menjadi dua pekerjaan yang perlu dituntaskan pemerintah daerah.

Namun, besaran tunggakan, jumlah peserta yang terdampak, serta jadwal pembayaran secara terperinci belum disampaikan dalam keterangan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *