Lampung Bidik Kawasan Industri Pangan, Bappenas Dorong Hilirisasi Pertanian

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Pemerintah daerah berharap pengembangan industri tersebut dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan rencana itu saat menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 24 Juli 2026.

Mirzani mengatakan perekonomian Lampung sangat bergantung pada sektor pertanian.

Sekitar 70 persen penduduk provinsi itu, menurut dia, bekerja di sektor tersebut.

Lampung juga menjadi salah satu sentra produksi pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, nanas, pisang, tebu, kopi, kakao, dan lada.

Produksi padi Lampung menempati peringkat keenam nasional, sedangkan jagung berada di peringkat kelima.

Lampung juga menyumbang sekitar 70 persen produksi singkong nasional dan 23 persen produksi nanas dunia.

Namun, pemerintah daerah menilai potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagian komoditas masih dipasarkan sebagai bahan mentah, sementara proses pengolahan dan keuntungan industri belum seluruhnya dinikmati di daerah.

“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” kata Mirzani.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis desa, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program.

Di antaranya pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pengadaan pengering hasil pertanian atau dryer di 500 desa, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program vokasi.

Pemerintah daerah juga mengandalkan Program Desaku Maju untuk mendorong pengolahan komoditas pertanian di tingkat desa.

Melalui program tersebut, hasil panen diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diproses menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Selain pembangunan kawasan industri pangan, Mirzani menyoroti pengembangan singkong.

Produktivitas komoditas tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, perbaikan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, dan penguatan kemitraan antara petani dengan industri.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyambut positif usulan tersebut.

Dia mengatakan perencanaan pembangunan harus bertolak dari kondisi riil daerah, termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.

Menurut Rachmat, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi harus disertai pemerataan kesejahteraan.

Hilirisasi pertanian, kata dia, dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi juga harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rachmat menyatakan Bappenas akan mempelajari usulan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dirumuskan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

Dia juga menilai pengembangan singkong memiliki prospek strategis, termasuk untuk mendukung energi terbarukan dan industri berbasis pertanian.

Rencana pembangunan kawasan industri pangan itu kini menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan investasi, infrastruktur, teknologi pengolahan, kepastian pasar, serta kemitraan yang memberikan posisi tawar memadai bagi petani.

Tanpa keterlibatan petani dalam rantai nilai industri, hilirisasi berisiko hanya memindahkan lokasi pengolahan tanpa menjamin peningkatan kesejahteraan produsen bahan baku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *