Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan daerah itu menjadi pusat hilirisasi pangan nasional.
Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program untuk mengolah komoditas pertanian di tingkat desa agar nilai tambahnya tidak hanya dinikmati industri, tetapi juga petani.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa dengan menggerakkan potensi pertanian dan industri pengolahan.
Menurut dia, perputaran uang di desa perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin membangun dari desa. Pertumbuhan ekonomi harus terjadi di desa, uang harus berputar di desa, dan seluruh potensi pertanian yang dimiliki Lampung harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Mirzani saat menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 24 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, Mirzani memaparkan posisi Lampung sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Dia menyebut sekitar 70 persen penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Produksi padi menempatkan Lampung di peringkat keenam nasional dengan surplus sekitar 900 ribu ton beras. Adapun produksi jagung berada di peringkat kelima nasional.
Lampung juga disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi singkong nasional dan 23 persen produksi nanas dunia.
Komoditas lain yang menjadi penopang ekonomi daerah antara lain tebu, kopi, lada, kakao, pisang, kelapa sawit, dan peternakan.
Namun, besarnya produksi pertanian belum sepenuhnya berbanding lurus dengan nilai tambah yang diterima masyarakat.
Sebagian komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga proses pengolahan dan keuntungan industri lebih banyak berlangsung di luar desa.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Lampung menyiapkan pembangunan fasilitas pupuk hayati cair di sekitar 2.500 desa. Program tersebut ditargetkan meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 15–30 persen.
Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan fasilitas pengering hasil panen atau dryer di 500 desa.
Fasilitas ini diharapkan menjaga kualitas dan masa simpan komoditas sekaligus memperkuat posisi tawar petani ketika menjual hasil panen.
Program Desaku Maju menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan pengolahan komoditas di tingkat desa.
Melalui program tersebut, jagung, kopi, kakao, padi, dan singkong diarahkan agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.
Pengembangan industri pangan berbasis desa juga diarahkan untuk memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan demikian, rantai pasok pangan diharapkan melibatkan produsen lokal dan membuka peluang pasar bagi hasil pertanian masyarakat.
Selain sektor pertanian, Mirzani menyebut pemerintah daerah menyiapkan program vokasi, kelas migran, dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri.
Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur juga mengaitkan kenaikan harga gabah, jagung, dan singkong dengan peningkatan pendapatan petani serta aktivitas ekonomi di pedesaan.
Indikator yang dia sampaikan antara lain meningkatnya pembelian kendaraan bermotor dan alat mesin pertanian serta jumlah hewan kurban pada Idul Adha 2026.
Mirzani turut mengusulkan pembentukan National Cassava Center di Lampung sebagai pusat riset dan pengembangan singkong.
Pusat tersebut diharapkan menghasilkan varietas unggul dan mendorong produktivitas singkong hingga 35–50 ton per hektare, sekaligus memperkuat industri tapioka nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan konsep pembangunan berbasis desa dan hilirisasi pertanian sejalan dengan strategi pembangunan nasional.
Dia mengatakan Bappenas siap menindaklanjuti usulan Pemprov Lampung, termasuk pengembangan kawasan industri pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan industri berorientasi ekspor.
Rachmat juga menyebut Lampung berpeluang menjadi model pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mengandalkan hilirisasi sektor pertanian. Dia meminta para deputi Bappenas menindaklanjuti usulan pemerintah daerah tersebut.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para bupati dan wali kota se-Lampung yang dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Para kepala daerah menyampaikan persoalan dan usulan pembangunan untuk menjadi bahan perencanaan pemerintah pusat.
Target menjadikan Lampung pusat hilirisasi pangan akan bergantung pada pelaksanaan program di lapangan.
Ukurannya bukan hanya jumlah fasilitas yang dibangun atau komoditas yang diolah, melainkan juga peningkatan produktivitas, kepastian pasar, harga jual di tingkat petani, penyerapan tenaga kerja, dan besarnya nilai tambah yang kembali ke desa.






