Menteri PPPA Ungkap 35.020 Kasus Kekerasan, Rumah Tangga Jadi Lokasi Terbanyak

Onetime.id, Bandar Lampung – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengungkapkan 35.020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sepanjang 2025.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) itu mencakup 36.920 korban.

Arifah menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Puspa, Forum Anak Daerah, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta dinas yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota.

Pertemuan berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Bandar Lampung, Minggu, 26 Juli 2026.

Menurut Arifah, rumah tangga justru menjadi lokasi paling banyak terjadinya kekerasan. Pelakunya didominasi orang-orang terdekat korban.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga belum selalu menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

Arifah juga menyoroti tantangan pengasuhan di era digital. Kecanduan gawai dan paparan konten pornografi, menurut dia, menjadi persoalan yang perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap kesehatan mental anak.

Ia mengingatkan orang tua agar menyesuaikan pola pengasuhan dengan perkembangan teknologi.

Perlindungan anak, kata dia, tidak cukup dilakukan dengan membatasi akses secara fisik, tetapi perlu membangun pemahaman agar anak mampu mengenali dan menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya.

“Kita enggak bisa membentengi anak kita dengan dinding atau pagar beton yang tinggi. Benteng yang harus kita berikan adalah benteng yang ada di dalam hati anak-anak kita,” ujar Arifah.

Dalam pertemuan itu, Arifah mengapresiasi Lampung karena seluruh kabupaten dan kota telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Namun, ia meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan. Kualitas layanan, sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia pendamping juga perlu diperkuat.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pemerintah provinsi berupaya membangun ekosistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurut dia, isu perempuan dan anak perlu ditangani sebagai gerakan bersama, bukan semata-mata program dinas.

Salah satu upaya yang disebut Jihan adalah gerakan “Ayah Mengantar Anak ke Sekolah” saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Pemerintah provinsi juga mengembangkan program Desa TAPIS atau Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Program tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi perempuan kepala keluarga melalui bimbingan teknis.

Jihan menyebut berdasarkan data yang dimiliki pemerintah provinsi, sekitar 9–11 persen perempuan di Lampung berstatus sebagai kepala keluarga.

Di bidang perlindungan anak, pemerintah provinsi memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah di seluruh kabupaten dan kota.

Pemerintah juga mengembangkan Puspaga untuk memberikan pembekalan pengasuhan kepada orang tua.

Jihan menegaskan pemerintah daerah menerapkan prinsip tidak menoleransi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penanganan dilakukan melalui UPTD PPA, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi, dengan melibatkan sejumlah pihak.

“Kami ingin setiap perempuan punya kesempatan untuk berkembang dan memiliki akses yang sama. Kami ingin setiap anak tumbuh tanpa rasa takut,” kata Jihan.

Arifah juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan program Kemudi untuk menjembatani rekomendasi Suara Anak Indonesia dengan para pengambil kebijakan di daerah.

Data kekerasan yang disampaikan Menteri PPPA dan pembentukan UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota menjadi dua hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Tantangannya bukan hanya memastikan lembaga tersedia, melainkan menjamin korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang mudah diakses serta berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *