Onetime.id, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) memperkuat program pemberdayaan perempuan, terutama perempuan kepala keluarga.
Pemerintah Provinsi Lampung berencana memperluas kerja sama dengan lembaga pembiayaan untuk membuka akses modal bagi kelompok tersebut.
Jihan menyampaikan hal itu saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah FPPI Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurut Jihan, organisasi perempuan perlu menjadi mitra pemerintah dalam menghadapi persoalan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.
“Tanpa kolaborasi dan sinergi, tentu pemerintahan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kami membutuhkan gandengan tangan dari para mitra strategis, organisasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan di Provinsi Lampung,” kata Jihan.
Salah satu program yang disorot ialah PEKA atau Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan yang menjadi penanggung jawab utama keluarga.
Jihan menyebut proporsi perempuan kepala keluarga di sejumlah kabupaten dan kota di Lampung berkisar 5–11 persen.
Mereka, menurut dia, membutuhkan pendampingan dan akses pembiayaan agar dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pemerintah provinsi, kata Jihan, akan memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Permodalan Nasional Madani (PNM), untuk memperluas akses permodalan bagi perempuan.
“Kita ingin perempuan kepala keluarga menjadi sosok yang tangguh, mampu memberdayakan dirinya, menyelamatkan keluarganya, sekaligus menyiapkan generasi yang lebih baik,” ujarnya.
Jihan juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Gender Lampung telah berada di atas 90, sedangkan Indeks Ketimpangan Gender berada di kisaran 0,3.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian indikator tersebut perlu diikuti kebijakan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan.
Ketua Umum FPPI Marlinda Irwanti Poernomo meminta pengurus daerah tidak menjadikan organisasi sekadar wadah formalitas.
Ia berharap kepengurusan baru mampu menerjemahkan visi pemberdayaan perempuan menjadi kegiatan yang terukur.
“Jangan sampai organisasi ini hanya menjadi papan nama. Amanah yang diberikan harus diwujudkan melalui kegiatan yang sesuai dengan visi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender,” kata Marlinda.
Ketua DPD FPPI Lampung periode 2026–2031, Adrina Yustitia, menyatakan organisasinya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, lembaga legislatif, dan organisasi perempuan lainnya.
Ia mengatakan program kepengurusan akan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan kesetaraan gender, serta pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Pelantikan pengurus FPPI Lampung dilanjutkan dengan seminar nasional bertema “Perempuan Bergerak dari Ruang Domestik Menuju Ruang Strategis Pembangunan”.






