Onetime.id, Bandar Lampung – Dialog dan Mimbar Bebas yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung bersama sejumlah elemen mahasiswa menghasilkan berbagai catatan kritis terhadap dinamika gerakan mahasiswa nasional
Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur organisasi mahasiswa, mulai dari BEM se-Lampung hingga organisasi Cipayung seperti HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, PMII, IMM, dan KAMMI pada Jumat, (19/6/2026).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berpijak pada kritik yang objektif, berbasis data, serta berorientasi pada perbaikan kebijakan publik.
Peserta forum juga menyayangkan munculnya sejumlah aksi yang dinilai lebih menonjolkan agenda politik dibandingkan substansi evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Secara khusus, forum menyoroti gerakan di Yogyakarta yang dimotori Tiyo Ardianto dan sejumlah aktivis lainnya yang mengangkat narasi “Reformasi Jilid II”.
Mahasiswa menilai, penggunaan narasi tersebut harus disertai argumentasi akademik yang kuat serta indikator yang jelas terkait kondisi krisis ketatanegaraan.
“Sejauh ini, ruang demokrasi seperti kebebasan berpendapat, pemilu, fungsi oposisi, hingga kebebasan pers masih berjalan,” demikian pandangan forum.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah dinilai seharusnya diarahkan pada evaluasi program dan tata kelola pemerintahan, bukan pada kesimpulan prematur soal kegagalan sistem demokrasi.
Forum juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk mengawal program strategis nasional serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara kritis dan independen.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung, M. Fachri Kusuma Jaya, menegaskan mahasiswa harus kembali menjadi kekuatan intelektual.
“Mahasiswa tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai kelompok intelektual. Ketika kritik berubah menjadi agitasi politik, substansi perjuangan akan hilang,” ujar Fachri.
Ia menambahkan, kritik harus lahir dari data dan kajian akademik, bukan sekadar asumsi atau kepentingan politik.
“Kritik adalah nafas demokrasi, tetapi harus berbasis data dan bertujuan memperbaiki bangsa, bukan menciptakan kegaduhan,” lanjutnya.
Melalui forum ini, mahasiswa Lampung menyerukan agar gerakan mahasiswa nasional kembali pada khitahnya sebagai gerakan intelektual dan moral.
Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan dialog, kajian akademik, serta pengawasan kebijakan publik secara konstruktif demi menjaga demokrasi dan pembangunan nasional.
