Onetime.id, Bandar Lampung – Aktivitas mencurigakan kembali terjadi di SPBU wilayah Yukum Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.
SPBU tersebut diduga melakukan praktik pengecoran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam bak truk pada Sabtu malam (18/4/2026) sekira pukul 21.30 WIB.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, BBM tidak diisikan langsung ke tangki kendaraan sebagaimana mestinya, melainkan dipindahkan ke dalam wadah yang berada di bak truk.
Aktivitas ini dilakukan dalam kondisi penerangan minim atau cenderung gelap, sehingga memicu kecurigaan warga sekitar.
Sejumlah saksi mata menilai praktik tersebut tidak lazim dan berpotensi melanggar aturan distribusi BBM, khususnya jika yang dipindahkan adalah BBM bersubsidi.
“Bukan isi ke tangki, tapi seperti disedot atau dituang ke wadah di bak truk. Kondisinya juga agak gelap,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Praktik pengecoran ke dalam wadah terbuka di bak kendaraan ini sering dikaitkan dengan modus pengumpulan BBM untuk ditimbun atau diperjualbelikan kembali di luar jalur resmi.
Selain melanggar aturan, cara tersebut juga berisiko tinggi terhadap keselamatan karena BBM dipindahkan tidak sesuai standar keamanan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana.
Terlebih jika melibatkan BBM subsidi yang peruntukannya telah ditetapkan secara khusus oleh pemerintah.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
Pengawasan ketat dinilai penting agar distribusi BBM tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik penyelewengan distribusi BBM di daerah, yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah dan aparat pengawas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU di Yukum Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut dan proses pengecoran masih berlangsung.
Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memastikan kronologi dan legalitas aktivitas yang terjadi di lokasi (***).
