Onetime.id, Jakarta – Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap panen raya jagung musim tanam pertama (MT-1) yang berlangsung pada Januari–Maret.
JPPN mendorong Perum Bulog menyerap hasil panen petani jagung di seluruh Nusantara untuk mencegah permainan harga di tingkat petani.
Ketua Umum JPPN Hasrat Elharun Tanjung menegaskan pemerintah telah memiliki landasan hukum melalui Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2025 tentang penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung.
“Jangan ada permainan harga jagung di tingkat petani. SK HPP ini menjadi dasar Bulog menyerap hasil panen. Kita mendorong kesejahteraan petani dan swasembada jagung nasional,” kata Hasrat di Jakarta pada Jumat, (9/1/2025).
Ia meminta petani melaporkan jika menemukan praktik penekanan harga. “Silakan hubungi JPPN apabila ada oknum yang bermain harga,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen jagung nasional diperkirakan meningkat 20,91 persen secara tahunan pada periode November 2025 hingga Januari 2026.
Adapun potensi produksi jagung pada Januari–Februari 2026 diproyeksikan mencapai 3,14 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen, dengan luas panen sekitar 0,53 juta hektare.
JPPN menyatakan mendukung program swasembada jagung nasional melalui penguatan ekosistem kepeloporan petani jagung di tingkat kecamatan dengan konsolidasi hamparan.
Kepeloporan tersebut diarahkan menjadi contoh garda terdepan melalui bimbingan teknis, akses pascapanen, serta pemanfaatan program pemerintah di sektor jagung.
Hasrat juga menekankan pentingnya peran kepala daerah hingga pemerintah desa di wilayah sentra jagung.
Ia mengingatkan alokasi Dana Desa wajib minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani, sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025.
Dana tersebut diharapkan memperkuat kemandirian desa melalui BUMDes, mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor jagung pada 2026 dan mulai membuka peluang ekspor seiring melimpahnya produksi di sejumlah sentra.
Target produksi jagung nasional sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 juta ton.
