Onetime.id, Bandar Lampung – Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung, Toni Mahasan, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Toni, langkah tersebut dinilai lebih terhormat dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme di DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Toni menyikapi keterangan Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait permintaan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Toni menilai, keterangan Istana tersebut sudah memberikan gambaran jelas mengenai sikap pemerintah terhadap keinginan Gibran.
“Jika menyimak apa yang disampaikan oleh Istana melalui Mensesneg bahwa Wapres memang menyatakan langsung niat mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wapres di hadapan Presiden dan Presiden menyatakan tidak menahan jika Wapres memang berkehendak mundur, Istana mempersilakan Gibran untuk berjuang secara hukum membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya di PTUN. Maka jelas sudah garis Istana kepada Gibran, tidak perlu ditafsirkan njelimet lagi,” ujar Toni pada Selasa, (10/11/2026).
Ia berpendapat, Gibran sebaiknya mengambil keputusan mundur secara sukarela daripada harus dimakzulkan melalui proses politik di parlemen.
Menurutnya, pemakzulan berpotensi memberikan dampak besar terhadap perjalanan karier politik Gibran ke depan.
Toni bahkan menilai dukungan politik terhadap Gibran saat ini semakin melemah.
Ia juga menyinggung sinyal politik terkait kemungkinan hengkangnya tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari kabinet sebagai salah satu dinamika yang perlu dicermati.
“Secara politik Gibran sudah habis, dukungan sudah tidak ada di parlemen. Sinyal hengkangnya tokoh PSI di kabinet juga merupakan sinyal politik yang paling jelas menyatakan bahwa penolakan terhadap Gibran sudah sedemikian terang benderang dan nyata,” katanya.
Toni menambahkan, situasinya akan berbeda apabila Gibran memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden, kemudian menghadapi persoalan hukum terkait ijazahnya sebagai warga negara biasa.
Ia menyebut langkah tersebut dapat membuat persoalan hukum Gibran berjalan secara terpisah dari jabatan kenegaraan, sebagaimana yang saat ini dihadapi ayahnya, Joko Widodo.
Lebih lanjut, Toni menilai pengunduran diri Gibran juga dapat membantu Istana agar lebih fokus menjalankan agenda-agenda kenegaraan.
Selain itu, menurutnya, sikap tersebut bisa menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya ketika menghadapi persoalan hukum.
“Sikap mundur Gibran juga akan membantu Istana untuk dapat lebih fokus menjalankan agenda-agenda kenegaraan dan menjadi contoh yang baik bagi pejabat yang lain ketika memiliki persoalan hukum ke depan,” tutup Toni.
