Onetime.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) mengambil peran dalam pengolahan komoditas lokal.
Langkah ini ditujukan agar desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari kegiatan produksi dan industri turunannya.
Dorongan tersebut disampaikan Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin, 21 September 2026.
Menurut Mirza, pembangunan ekonomi Lampung perlu bertumpu pada desa karena sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perdesaan.
Penguatan ekonomi desa dinilai penting untuk memperluas pemerataan kesejahteraan sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa,” kata Mirza.
Dia mengatakan Lampung memiliki beragam komoditas unggulan, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, dan kelapa sawit.
Potensi tersebut juga mencakup peternakan sapi, kambing, ayam, serta sektor perikanan.
Namun, menurut Mirza, besarnya potensi sumber daya alam belum sepenuhnya diikuti pengembangan industri pengolahan di daerah.
Dia menyebut nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sedangkan tingkat hilirisasi baru 45,6 persen.
Angka tersebut, kata dia, menunjukkan masih terbukanya peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan di tingkat lokal.
Jagung, misalnya, dapat dikembangkan menjadi bahan baku pakan ternak sehingga aktivitas ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil panen.
Mirza berharap BUMDes dapat mengembangkan usaha produktif, mengelola potensi sumber daya desa, dan membangun kemitraan dengan lembaga ekonomi maupun pelaku usaha.
Untuk itu, pengelola BUMDes perlu memiliki kemampuan manajerial, inovasi, dan orientasi pada keberlanjutan usaha.
“Manajer BUMDes harus menjadi contoh bagi masyarakat. Saya berharap pengelola yang mengikuti bimbingan teknis ini dapat menjadi pengelola BUMDes yang termaju,” ujarnya.
Program Desaku Maju dirancang dengan sejumlah fokus, yakni peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya manusia, hilirisasi komoditas, penguatan kemandirian desa, serta pengembangan kerja sama antarlembaga ekonomi perdesaan.
Pemprov Lampung juga mendorong keterlibatan BUMDes dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama melalui penyediaan bahan pangan lokal dan penguatan rantai pasok.
Keterlibatan tersebut diharapkan membuka pasar bagi produk masyarakat desa, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan standar yang berlaku.
Mirza mengatakan pertumbuhan ekonomi desa perlu tercermin dalam peningkatan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau kelembagaan yang dibentuk, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan warga.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Muhammad Azis Satriya Jaya mengatakan bimbingan teknis tersebut diikuti 168 peserta yang dibagi dalam dua angkatan.
Angkatan pertama berlangsung pada 21–23 September 2026, sedangkan angkatan kedua dijadwalkan pada 24 -26 September 2026.
Peserta merupakan direktur BUMDes yang diharapkan mampu menerapkan hasil pelatihan dalam pengelolaan usaha di desa masing-masing.
Melalui Program Desaku Maju, Pemprov Lampung menargetkan BUMDes berkembang menjadi lembaga ekonomi produktif yang mampu memperkuat rantai produksi lokal, membuka peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.






