Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperluas pengembangan ekonomi karbon dari sektor kehutanan ke ekosistem daratan dan pesisir.
Perluasan ini mencakup mangrove, agroforestri, repong damar, rawa, hingga limbah pertanian yang dinilai berpotensi menjadi sumber nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
Perubahan cakupan tersebut dibahas dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung bersama organisasi perangkat daerah dan tim terkait.
Pemerintah provinsi juga mendorong program mulai berjalan pada 2026, lebih cepat dari rancangan awal yang menargetkan pelaksanaan pada 2027.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menegaskan tim koordinasi harus menghasilkan pekerjaan nyata, bukan sekadar dibentuk melalui surat keputusan gubernur.
“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata dia.
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, mengatakan potensi ekonomi karbon tidak hanya berada di kawasan hutan.
Pesisir, mangrove, agroforestri, dan limbah pertanian juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem karbon.
“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.
Dalam peta jalan yang dibahas, potensi karbon Lampung dikelompokkan ke dalam dua ekosistem utama.
Green carbon mencakup hutan, perkebunan, agroforestri, dan biodiversitas.
Sementara blue carbon mencakup ekosistem pesisir, seperti mangrove, rawa, dan kawasan perairan.
Tim juga mengembangkan konsep silvofishery, yakni penggabungan perlindungan ekosistem mangrove dengan kegiatan budidaya perikanan.
Komoditas seperti kepiting bakau dan kerang serta pariwisata berbasis alam menjadi bagian dari gagasan tersebut.
Konsep pengelolaan itu dikaitkan dengan kearifan lokal melalui gagasan “repong karbon ekonomi”. Salah satu contohnya adalah pengembangan repong damar di Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam rapat disebutkan kawasan repong damar di daerah tersebut mencapai sekitar 15.000 hektare, dengan pohon-pohon yang telah berumur puluhan tahun.
Potensi itu dinilai perlu diinventarisasi, dihitung, dan diregistrasikan agar dapat dikembangkan dalam skema ekonomi karbon tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya.
Selain itu, tim mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah pertanian, termasuk batang singkong.
Limbah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dinilai dapat menjadi bagian dari upaya pengurangan emisi dan pengembangan ekonomi rendah karbon.
Untuk memetakan potensi tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan pembagian wilayah ke dalam lima koridor.
Lampung bagian barat, misalnya, diarahkan pada pengembangan damar, kopi, agroforestri, hutan, dan daerah aliran sungai.
Sementara Pesawaran memiliki potensi mangrove, silvofishery, kepiting bakau, dan wisata berbasis ekosistem.
Pesisir timur juga dipetakan untuk pengembangan blue carbon dan silvofishery.
Sekda mengatakan pemetaan menjadi tahap awal sebelum pemerintah masuk ke pengembangan perdagangan karbon.
Pemerintah perlu mengetahui kegiatan yang sudah berjalan, potensi yang dapat dihitung serapan atau pengurangan emisinya, serta lokasi baru yang bisa dikembangkan bersama masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, ia meminta tim membangun basis data yang memuat lokasi, potensi, dan aktivitas karbon di lima koridor.
Data tersebut akan menjadi dasar inventarisasi, penghitungan, registrasi, hingga penjajakan kerja sama bisnis melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Pemprov juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui kelompok atau kelembagaan yang memiliki legalitas.
Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan konservasi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan ekosistem.
Pengembangan ekonomi karbon akan diintegrasikan dengan sejumlah program prioritas daerah, termasuk Desaku Maju serta agenda ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau desa dan pengembangan hutan desa sebagai bagian dari potensi karbon.
Di sisi kerja sama, pemerintah provinsi membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Tim juga menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa Kementerian Kehutanan melalui Imperative Global Project.
Salah satu agenda awalnya adalah inventarisasi dan identifikasi potensi karbon di Tulang Bawang, yang disebut mencakup sekitar 20.000 hektare.
Sekda meminta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agar proses kerja sama memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pemetaan, penghitungan, registrasi, hingga perdagangan karbon.
Tata kelola tersebut diperlukan agar pengembangan potensi karbon berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah menargetkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah berlangsung secara berkala dan terukur agar program dapat mulai direalisasikan pada 2026.
Perluasan inisiatif ini menempatkan pengelolaan hutan, pesisir, mangrove, dan pertanian dalam satu agenda ekonomi hijau dan biru.
Namun, nilai ekonomi dari perdagangan karbon nantinya akan bergantung pada hasil pengukuran, verifikasi, registrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.






