APBD Lampung 2026 Disepakati, SiLPA Rp1 Triliun untuk Tutup Defisit

Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun, sedangkan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1,004 triliun.

Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Pemerintah daerah merencanakan penggunaan SiLPA untuk menutup defisit anggaran dan mendukung pelaksanaan program prioritas.

Namun, besaran SiLPA tersebut masih berupa proyeksi yang perlu dicermati dalam pembahasan dan evaluasi anggaran.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemprov Lampung mengalokasikan Rp140 miliar untuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD).

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta komisi-komisi, yang terlibat dalam pembahasan rancangan APBD tersebut.

Ia menyatakan masukan legislatif akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen anggaran.

“Perhatian yang mendalam terhadap kepentingan masyarakat Lampung dalam setiap tahapan pembahasan menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” kata Jihan.

Menurut dia, program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pembangunan daerah.

Setelah disepakati bersama, Raperda APBD 2026 dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Tahapan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Evaluasi pemerintah pusat menjadi bagian dari proses sebelum APBD ditetapkan dan dilaksanakan.

Dengan demikian, angka-angka dalam rancangan tersebut masih perlu dibaca sebagai postur anggaran yang telah disepakati, bukan realisasi belanja maupun penerimaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *