Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memetakan kebutuhan air permukaan di berbagai sektor untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Niño.
Pendataan ini ditujukan untuk mengidentifikasi wilayah rawan defisit air sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan perubahan iklim perlu diantisipasi melalui pengelolaan air yang terencana dan berbasis data.
Ketersediaan air, menurut dia, berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, saat membacakan sambutan gubernur dalam kegiatan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Khususnya Fenomena El Niño, di Balai Keratun, pada Kamis, (6/8/2026).
“Fenomena El Niño yang terjadi secara berkala telah memberikan dampak terhadap berbagai sektor pembangunan. Debit sungai mulai menurun, embung mengalami penyusutan volume air lebih cepat, kebutuhan air baku meningkat, sehingga pertanian, industri, perkebunan, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik hingga sektor usaha lainnya ikut terdampak,” ujar Yanyan.
Melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Pemprov Lampung mulai mendata penggunaan air permukaan oleh berbagai sektor usaha.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengoptimalkan sumber air yang tersedia.
Yanyan mengatakan, pemetaan kebutuhan air penting bagi Lampung yang menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional.
Pada saat yang sama, pertumbuhan industri dan perkebunan turut meningkatkan kebutuhan air.
“Semakin lengkap dan akurat data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.
Hasil pendataan akan digunakan untuk menyusun peta kebutuhan air lintas sektor, mengidentifikasi potensi defisit selama musim kemarau, serta menentukan prioritas mitigasi dan pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Penentuan prioritas juga akan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran pemerintah.
Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan air dan pangan.
Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah rawan kekeringan dan mengoptimalkan sumber air untuk mengurangi risiko terhadap produksi pertanian.
Dari sisi prakiraan cuaca, perwakilan BMKG, Eva Nurhayati, menyampaikan bahwa Juli 2026 diprakirakan menjadi salah satu periode terkering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak 1991.
Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga November 2026.
Sekretaris Dinas PSDA Lampung, Hermawan, mengatakan anomali iklim El Niño berpotensi menurunkan curah hujan di bawah normal sehingga musim kemarau dapat berlangsung lebih panjang dan kering.
“Pendataan ini akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur seperti embung dan jaringan air, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor usaha dan pembangunan daerah,” ujar Hermawan.
Ia menyebut kebutuhan air di Lampung mencakup berbagai sektor, antara lain pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, tapioka dan kelapa sawit, peternakan, serta pertambangan.
Karena itu, pemerintah meminta perusahaan dan instansi terkait menyampaikan data penggunaan air secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data tersebut diperlukan untuk membandingkan kebutuhan air dengan ketersediaan sumber daya yang ada.
Hermawan menegaskan, pengelolaan air perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kegiatan usaha, dan kelestarian lingkungan secara bersamaan.
“Mitigasi ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bentuk adaptasi yang wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan sektor usaha dan bisnis dalam jangka panjang. Langkah yang disusun harus adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap mampu menjaga kelestarian sumber daya air,” katanya.
Pemprov Lampung juga mengaitkan penguatan kebijakan berbasis data dengan pemanfaatan teknologi, termasuk peluncuran Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026, yang diharapkan mendukung pengambilan keputusan pembangunan.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah berharap risiko kekurangan air dapat diantisipasi lebih awal, terutama di wilayah pertanian dan kawasan industri yang memiliki kebutuhan air tinggi.
Namun, efektivitas mitigasi akan bergantung pada keakuratan data penggunaan air, pemantauan ketersediaan sumber air, serta tindak lanjut berupa pengaturan pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, produktivitas ekonomi terjaga, dan sumber daya air Lampung tidak mengalami tekanan berlebihan selama musim kemarau.






