Pemprov Lampung Siapkan Payung Hukum untuk Pesantren

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan regulasi untuk memperkuat penyelenggaraan pondok pesantren.

Kebijakan itu diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan, kemandirian ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pesantren.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Konsolidasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan pesantren memiliki peran historis dalam membentuk karakter bangsa.

Namun, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menuntut lembaga pendidikan Islam tersebut beradaptasi tanpa meninggalkan identitas keagamaannya.

Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi juga menjadi kebutuhan.

“Pesantren di Provinsi Lampung harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa kehilangan jati dirinya,” kata Marindo mengutip sambutan Gubernur.

Gubernur juga mendorong santri menguasai keterampilan di luar pendidikan agama, seperti literasi digital, komunikasi, kewirausahaan, dan teknologi.

Bekal tersebut dinilai penting agar santri mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Selain pendidikan, pemerintah provinsi mengapresiasi pesantren yang mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah.

Dalam kegiatan itu, Marindo menyerahkan secara simbolis Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan FKPP.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, H. Zulkarnain, mengatakan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan pesantren.

Namun, ia mengingatkan penguatan kelembagaan harus diikuti dengan perlindungan terhadap santri. Seluruh pimpinan dan tenaga pengajar pesantren diminta menerapkan prinsip Pesantren Ramah Anak serta mencegah segala bentuk kekerasan.

Zulkarnain menyebut empat bentuk kekerasan yang harus dihindari di lingkungan pendidikan, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran atau pembiaran terhadap anak.

“Semua lembaga pendidikan, baik sekolah, madrasah maupun pondok pesantren, harus ramah anak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPP Provinsi Lampung Andi Warisno menyebut jumlah pondok pesantren di Lampung mencapai lebih dari 2.000 lembaga.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 pesantren telah memiliki izin resmi, sedangkan sekitar 600 lainnya belum mengantongi izin.

Menurut Andi, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperkuat pembinaan dan legalitas pesantren.

Ia menilai pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman keagamaan sekaligus karakter generasi muda.

FKPP juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penyusunan regulasi daerah dan penyaluran hibah kepada pesantren.

Tahun lalu, pemerintah provinsi disebut memberikan bantuan hibah kepada hampir 100 pondok pesantren.

Andi berharap dukungan regulasi dan anggaran tersebut tidak berhenti pada penguatan kelembagaan, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta kemandirian pesantren di Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *