Pemprov Lampung Perkuat Pesantren, Dorong Adaptasi Teknologi dan Kemandirian Ekonomi

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pondok pesantren beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Onetime.id, Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pondok pesantren beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

Pesantren dinilai memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia sekaligus memperkuat karakter generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Konsolidasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Sabtu, (8/8/2026).

Dalam sambutannya, gubernur mengatakan tantangan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan zaman.

“Saat ini kita memasuki era transformasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan dakwah. Karena itu saya berharap pondok pesantren di Provinsi Lampung mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa kehilangan jati dirinya,” kata Marindo saat membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah provinsi juga mendorong santri menguasai keterampilan modern, mulai dari literasi digital, komunikasi, kewirausahaan, hingga teknologi, dengan tetap berpegang pada nilai agama dan akhlak.

“Santri harus tetap kokoh dalam akidah, kuat dalam akhlak, luas dalam ilmu agama, namun juga memiliki literasi digital, kemampuan berkomunikasi, keterampilan berwirausaha, penguasaan teknologi, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” demikian isi sambutan tersebut.

Selain penguatan kapasitas sumber daya manusia, Pemprov Lampung mengapresiasi pesantren yang mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah.

Dalam kegiatan tersebut, Marindo secara simbolis menyerahkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung.

Regulasi itu diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan FKPP dalam mendukung pengembangan pesantren.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, H. Zulkarnain, turut menyampaikan informasi mengenai terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut dia, pembentukan direktorat jenderal tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan dan pengembangan pesantren.

Zulkarnain juga meminta pengelola pesantren memastikan lingkungan pendidikan aman bagi anak.

Ia menekankan pencegahan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta penelantaran anak.

“Lembaga pendidikan apa pun, baik sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren, harus ramah anak. Empat model kekerasan terhadap anak yang harus kita hindarkan, satu kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, yang keempat penelantaran atau pembiaran terhadap anak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPP Provinsi Lampung, Andi Warisno, menyebut jumlah pesantren di Lampung mencapai lebih dari 2.000 lembaga.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 pesantren telah memiliki izin resmi, sedangkan sekitar 600 lainnya belum mengantongi izin.

“Di Lampung, hampir 1.400 pondok yang ada izin dan ada 600-an yang belum ada izin. Jadi sekitar 2.000 lebih pondok pesantren,” kata Andi.

Ia menilai pendataan dan perizinan pesantren menjadi pekerjaan bersama untuk memastikan lembaga pendidikan keagamaan dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan akhlak secara optimal.

Andi juga mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung melalui penyusunan regulasi tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan penyaluran hibah daerah.

Ia menyebut bantuan pada tahun sebelumnya diberikan kepada hampir 100 pesantren.

“Saya menghaturkan ribuan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi dengan membuat Perda dan Pergub Pondok Pesantren. Dan juga tahun lalu ada bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk hampir 100 pondok pesantren,” ujarnya.

FKPP berharap penguatan regulasi di tingkat daerah dan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di tingkat pusat dapat memperluas dukungan bagi lembaga pendidikan keagamaan, termasuk dalam pembinaan santri dan pengembangan kemandirian pesantren.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *