Onetime.id, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah catatan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Rekomendasi itu mencakup evaluasi belanja pegawai, penataan aset, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan proyek infrastruktur, hingga peningkatan layanan rumah sakit.
Catatan tersebut disampaikan Badan Anggaran DPRD Lampung melalui juru bicaranya, Lesti Putri Utami, dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis, 30 Juli 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam rapat itu, pemerintah provinsi dan DPRD menyepakati Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna dievaluasi.
Dalam laporannya, Banggar menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Banggar juga menilai pelaksanaan APBD secara umum berjalan baik, dengan realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah yang dinilai menunjukkan tingkat serapan serta efisiensi optimal.
Namun, opini WTP tidak menghapus kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
Banggar meminta seluruh organisasi perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD agar penggunaan anggaran lebih terukur dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Dalam sektor perencanaan dan tata kelola, Banggar meminta pemerintah mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan sesuai ketentuan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga diminta memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hingga penyusunan APBD.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong mempercepat penataan aset daerah dan mengoptimalkan transformasi digital melalui penerapan e-katalog.
Pada sektor pendapatan, Badan Pendapatan Daerah diminta mempercepat penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan pembenahan administrasi pajak alat berat.
Organisasi perangkat daerah penghasil retribusi juga diminta berinovasi meningkatkan penerimaan.
Banggar mendorong penghematan belanja operasional agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program produktif yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan proyek infrastruktur.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diminta menyusun jadwal pengadaan secara tepat waktu.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus mengurangi risiko tunda bayar.
Banggar juga menekankan penanganan infrastruktur mitigasi bencana, termasuk pembangunan dan perbaikan tanggul serta embung.
Di sektor kesehatan, DPRD meminta peningkatan alokasi untuk fasilitas pelayanan, termasuk pemenuhan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada.
Peningkatan mutu layanan RSUD Abdul Moeloek dan RSJ Provinsi Lampung serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga masuk dalam rekomendasi.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, terutama komisi-komisi dan Banggar, yang terlibat dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan,” kata Mirza.
Setelah persetujuan bersama, Raperda tersebut akan memasuki tahapan evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.






