Onetime.id, Bandar Lampung – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Susilo Hidayat Rangga, menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai sinyal kemunduran demokrasi lokal.
Menurutnya, dalih yang kerap disampaikan elite partai politik seperti tingginya ongkos politik dan maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengalihkan mekanisme pemilihan kepada DPRD.
Justru, skema tersebut berpotensi melahirkan bentuk korupsi baru yang lebih tertutup dan sulit diawasi.
“Praktik penyuapan yang sebelumnya terjadi secara masif di ruang publik berisiko berpindah ke ruang-ruang kecil yang elitis, jauh dari pengawasan masyarakat sipil dan media,” ujarnya kepada media onetime.id pada Rabu, (7/1/2026).
Ia menilai, pemilu yang seharusnya menjadi kanal pertemuan antara opini publik dan kepentingan elite politik berpotensi bertransformasi menjadi ruang sempit negosiasi dan transaksi di antara segelintir elite partai.
Ketika rakyat dikeluarkan dari proses pemilihan, legitimasi politik kepala daerah tidak lagi bertumpu pada kedaulatan rakyat, melainkan pada kesepakatan elite.
Lebih jauh, Rangga menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD membuka ruang konsolidasi kekuasaan partai secara oligarkis.
Kepala daerah berpotensi menjadi “produk koalisi partai” yang lebih loyal kepada kepentingan partai dibandingkan kepada rakyat yang seharusnya mereka layani.
“Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan akuntabilitas, memperbesar konflik kepentingan, dan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi,” katanya.
Ia menegaskan, akar persoalan demokrasi elektoral saat ini bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada kegagalan partai politik menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, serta rekrutmen kepemimpinan secara sehat.
“Reformasi partai politik harus menjadi agenda utama. Tanpa pembenahan internal partai, terutama dalam demokrasi internal dan seleksi calon, perubahan mekanisme pemilihan hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” pungkasnya.
