Onetime.id, Bandar Lampung – Di dalam gedung megah itu, udara dingin menembus jas dan ego para wakil rakyat. Sejuk, tapi membeku. Rambut klimis, sepatu mengkilap gaya borjuis.
Nyaman, tapi menyesakkan. Gedung DPRD Lampung tampak gagah di luar, namun di dalamnya, keheningan lebih nyaring daripada suara rakyat yang katanya diwakili berlangsung di gedung setempat pada Kamis, (9/10/2025).
Hari itu, DPRD Lampung menggelar rapat paripurna. Agendanya mulia pendapat terhadap enam raperda inisiatif dewan, serta pandangan fraksi atas tiga raperda usulan pemerintah provinsi.
Namun yang hadir lebih banyak kursi daripada manusia.
Barisan bangku empuk berderet rapi, menunggu pantat-pantat terhormat yang tak kunjung datang.
Beberapa kepala dinas pun absen, seolah agenda publik ini hanya selingan antara dua acara seremonial.
Palu sidang memang terdengar, tapi gema maknanya tak sampai ke lorong-lorong rakyat.
Paripurna hari itu berjalan mulus. Terlalu mulus. Tak ada interupsi, tak ada perdebatan, bahkan tak ada napas politik.
Seperti naskah yang sudah dihafal dibacakan, diketuk, selesai.
Seolah menjadi anggota dewan hanyalah kewajiban administratif, bukan amanah moral.
Ketika azan Dzuhur berkumandang dari Masjid Gedung DPRD dan kompleks pemerintahan, sidang tak juga berhenti.
Kalimat fraksi terus dibacakan dengan nada datar, seolah suara Tuhan pun kalah dengan suara mikrofon.
Mungkin memang di ruang itu, yang sakral hanyalah kursi, bukan panggilan Ilahi.
Dulu, rakyat pernah marah. Sangat marah. Gedung DPRD di berbagai daerah dibakar, dari Makassar sampai Bandung, dari Solo sampai Jambi.
Tiga puluh tujuh gedung dan fasilitas publik hangus jadi abu amarah. Itu bukan sekadar protes, tapi peringatan.
Namun, sepertinya pelajaran itu menguap bersama asap kebakaran.
Sekarang, para wakil rakyat kembali nyaman tidur di kursi empuknya, sementara rakyat yang diwakilinya tetap gelisah di negeri sendiri.
Pertanyaannya sederhana, tapi menyesakkan, sampai kapan gedung megah itu hanya menjadi ruang pendingin bagi nurani yang sudah lama mati?
