Onetime.id, Bandar Lampung – Sengketa lahan seluas 150 hektare antara masyarakat Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM) kembali memanas.
Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kini tidak hanya menyangkut klaim penguasaan tanah, tetapi juga akses jalan, keberlangsungan ekonomi, dan rasa aman masyarakat.
Merasa terancam oleh rencana pembongkaran rumah dan penutupan sejumlah akses jalan, masyarakat Penumangan secara resmi meminta perlindungan hukum kepada Kapolda Lampung melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Lampung.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 23 November 2026 yang ditandatangani Chandra Hartono sebagai perwakilan masyarakat.
Dalam surat itu, warga mempersoalkan tindakan yang mereka atribusikan kepada kuasa hukum PT HIM, Dr. Sumarsih, S.H., M.H., dan pihak-pihak yang disebut bersamanya.
Mereka menilai terdapat tekanan melalui pernyataan lisan maupun dua kali somasi yang berkaitan dengan rencana pembongkaran rumah dan tanaman tumbuh di atas lahan yang diklaim sebagai hak masyarakat.
Warga mendasarkan klaim tersebut pada sejumlah putusan pengadilan yang menurut mereka telah berkekuatan hukum tetap.
Persoalan semakin kompleks setelah empat akses jalan disebut telah ditutup atau dipasangi portal oleh pihak PT HIM.
Dua di antaranya merupakan jalan umum yang menurut warga telah ada sebelum perusahaan hadir, sedangkan dua lainnya merupakan Jalan Usaha Tani (JUT) yang selama ini digunakan untuk menuju ladang dan persawahan.
Penutupan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menghambat mobilitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian.
Warga mengaku harus bergantian berjaga untuk melindungi rumah, kebun, tanaman, serta hewan ternak karena khawatir terjadi pembongkaran atau pengosongan paksa. Situasi itu membuat aktivitas bertani, berkebun, dan mencari nafkah terganggu.
Di titik ini, sengketa yang semula berkaitan dengan penguasaan tanah telah berkembang menjadi persoalan sosial yang membutuhkan penanganan serius. Masyarakat tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga jaminan keamanan agar konflik tidak meluas.
Putusan Pengadilan Menjadi Dasar Klaim Masyarakat
Dalam surat permohonannya, masyarakat menguraikan rangkaian putusan pengadilan yang menjadi dasar klaim atas tanah seluas 150 hektare beserta tanaman tumbuh di atasnya.
Perkara tersebut antara lain merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl, tertanggal 30 Maret 2008, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 07/Pdt/2009/PT.TK, tertanggal 11 Mei 2009, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3054 K/PDT/2010, tertanggal 30 Maret 2010.
PT HIM disebut telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 PK/PDT/2012 tertanggal 28 Februari 2013, permohonan tersebut ditolak.
Atas dasar rangkaian putusan itu, masyarakat berpandangan bahwa hak mereka atas tanah telah memperoleh kepastian hukum.
Karena itu, mereka mempertanyakan belum tuntasnya pelaksanaan eksekusi dan munculnya kembali persoalan penguasaan lahan.
Kompensasi Rp2 Miliar dan Polemik Pembayaran Rp7,5 Miliar
Selain persoalan putusan pengadilan, masyarakat juga memaparkan sejarah kesepakatan kompensasi antara PT HIM dan pihak yang mewakili warga.
Menurut Chandra, sekitar satu tahun setelah putusan kasasi Mahkamah Agung, PT HIM meminta masyarakat menunda pengelolaan tanah hibah seluas 150 hektare beserta tanaman tumbuh di atasnya.
Perusahaan juga meminta agar permohonan eksekusi tidak dilanjutkan karena berencana mengajukan PK.
Dalam kesepakatan tersebut, PT HIM disebut menjanjikan kompensasi Rp2 miliar setelah putusan PK keluar. Persoalan akan dibicarakan kembali setelah proses hukum tersebut selesai.
Namun, masyarakat menyatakan komitmen itu tidak terlaksana.
Mereka juga menduga putusan PK yang menolak permohonan PT HIM tidak disampaikan kepada Pengadilan Negeri Menggala oleh pihak perusahaan.
Persoalan kemudian berkembang ketika PT HIM disebut memberikan pembayaran Rp7,5 miliar kepada Tim 31, bukan Tim 13 yang menurut masyarakat merupakan pihak yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan perusahaan atas nama Pahlevi Pangerang.
Tim 13 menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan ataupun kuasa kepada Tim 31 untuk menerima pembayaran tersebut.
Keberatan itu kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tim 13 juga melaporkan dugaan tindak pidana terkait pembayaran tersebut kepada Polda Lampung.
Masyarakat menyebut perdamaian terkait pembayaran Rp7,5 miliar di Pengadilan Negeri Menggala kemudian dibatalkan setelah muncul keberatan dari Tim 13.
Pada 28 Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memfasilitasi rapat untuk membahas persoalan tersebut.
Berdasarkan notulen rapat yang dirujuk masyarakat, substansinya menegaskan bahwa tanah hibah seluas 150 hektare melekat sebagai milik Tim 13, sedangkan pelaksanaan eksekusi menunggu putusan PK.
Dalam perkembangan laporan dugaan tindak pidana terkait penerimaan uang Rp7,5 miliar, masyarakat menyebut penyidik Polda Lampung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.
Gugatan Wanprestasi Tidak Mengubah Pokok Sengketa Tanah
PT HIM juga pernah mengajukan gugatan wanprestasi terkait persoalan kompensasi Rp2 miliar dan pembayaran Rp7,5 miliar.
Perkara tersebut diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mgl tertanggal 16 Agustus 2016 dan disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut masyarakat, putusan tersebut menyatakan sah perjanjian-perjanjian yang menjadi objek gugatan, tetapi tidak mengabulkan sejumlah tuntutan PT HIM terkait penguasaan tanah.
Permohonan yang disebut ditolak majelis hakim antara lain pernyataan bahwa tanah seluas 150 hektare merupakan milik PT HIM, penyerahan tanah beserta tanaman tumbuh oleh masyarakat, pembatalan permohonan eksekusi, serta tuntutan ganti rugi.
Masyarakat berpandangan bahwa gugatan wanprestasi tersebut merupakan perkara berbeda dari sengketa perdata sebelumnya mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah.
Perbedaan pokok perkara inilah yang menjadi salah satu dasar warga meminta agar persoalan tanah tidak dicampuradukkan dengan sengketa pembayaran kompensasi.
Pernah Mengadu kepada Presiden dan Komnas HAM
Upaya memperoleh kepastian hukum, menurut masyarakat, telah ditempuh melalui sejumlah lembaga negara.
Pada 2017, masyarakat mengadukan tertundanya pelaksanaan eksekusi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Mereka menyebut Presiden kemudian merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI agar memastikan pelaksanaan eksekusi putusan yang memenangkan masyarakat.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor B-40/Kemensetneg/D-1-HKm/MK.06.02.03.2017 tertanggal 7 Maret 2017.
Pengaduan juga disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Lembaga tersebut kemudian mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Nomor 278/K/PMT/II/2017 tertanggal 6 Februari 2017, yang pada pokoknya meminta pengawasan dan kepastian pelaksanaan eksekusi.
Masyarakat juga mengungkapkan pernah melakukan audiensi dengan Kapolda Lampung pada 2017, ketika jabatan tersebut diemban Irjen Pol. Drs. Sujarno.
Dalam pertemuan yang disebut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Lampung itu, warga meminta penjelasan mengenai kedudukan hukum tanah 150 hektare yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, sementara terdapat perkara wanprestasi yang juga telah diputus pengadilan.
Chandra mengklaim Kapolda saat itu menjelaskan bahwa tanah beserta tanaman tumbuh merupakan milik masyarakat, sedangkan gugatan wanprestasi merupakan perkara berbeda.
Menurutnya, Kapolda saat itu juga menyatakan akan membantu mendorong pelaksanaan eksekusi terhadap bangunan PT HIM yang berdiri di atas tanah tersebut.
Masyarakat mengaku telah meminta pendapat ahli hukum perdata dan memperoleh pandangan yang pada pokoknya sejalan dengan penjelasan tersebut.
Warga Meminta Negara Hadir
Bagi masyarakat Penumangan, persoalan ini bukan lagi semata-mata perdebatan mengenai dokumen kepemilikan. Ketidakpastian yang berlangsung bertahun-tahun telah memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Chandra mengatakan masyarakat kini kesulitan menjalankan aktivitas normal karena sebagian waktu mereka harus digunakan untuk menjaga rumah dan aset yang dikhawatirkan menjadi sasaran pembongkaran.
“Kami mewakili masyarakat Tiyuh Penumangan memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolda Lampung. Saat ini masyarakat merasa resah dan tidak bisa beraktivitas secara normal. Warga harus menjaga rumah, tanaman, kebun, ladang, bahkan hewan ternak karena khawatir terjadi pembongkaran dan pengosongan paksa,” kata Chandra, Minggu (22/11/2026).
Ia khawatir situasi tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut Chandra, warga seharusnya dapat bekerja di ladang dan sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan terus-menerus berjaga karena merasa terancam.
“Kami tidak ingin masyarakat terus berada dalam situasi ketakutan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan agar bisa kembali bekerja serta menjalankan kehidupan secara normal,” ujarnya.
Ia meminta kepolisian memastikan tidak ada tindakan sepihak yang berpotensi memicu benturan di tengah masyarakat.
Minta Empat Akses Jalan Dibuka Kembali
Selain perlindungan hukum, masyarakat meminta Kapolda Lampung merekomendasikan kepada Kapolres Tulang Bawang Barat untuk memfasilitasi mediasi antara warga dan PT HIM.
Salah satu agenda utama mediasi adalah pembukaan kembali empat akses jalan yang disebut telah ditutup atau dipasangi portal.
Dua akses merupakan jalan umum yang menurut warga sudah ada sebelum PT HIM hadir, sementara dua lainnya merupakan Jalan Usaha Tani yang menjadi jalur menuju ladang dan persawahan.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Lampung agar berkenan merekomendasikan kepada Bapak Kapolres Tulang Bawang Barat untuk memediasi pihak PT HIM supaya membuka kembali empat akses jalan tersebut,” kata Chandra.
Ia menilai penutupan jalan berpotensi menimbulkan dampak lebih luas karena menyangkut kepentingan masyarakat yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan objek sengketa.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan akses menuju ladang dan sawahnya sendiri. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui hukum dan musyawarah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dalam surat permohonan kepada Kapolda Lampung, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta perlindungan hukum bagi warga Tiyuh Penumangan. Kedua, meminta jaminan keamanan dan perlindungan dari ancaman maupun intimidasi pihak mana pun, khususnya terkait tindakan yang mereka persoalkan dari pihak kuasa hukum PT HIM. Ketiga, meminta Kapolda merekomendasikan mediasi melalui Kapolres Tulang Bawang Barat agar empat akses jalan kembali dibuka.
Surat tersebut ditandatangani Chandra Hartono sebagai perwakilan masyarakat dan ditembuskan kepada Kapolres Tulang Bawang Barat serta Kepalou Tiyuh Penumangan.
Chandra berharap permohonan itu mendapat perhatian serius dari Kapolda Lampung.
Ia menegaskan masyarakat tidak menghendaki konflik, melainkan kepastian hukum, perlindungan, dan kesempatan menjalani kehidupan tanpa rasa takut.
“Harapan kami sederhana, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami ingin hidup tenang, bekerja di ladang dan sawah, menjaga keluarga, kebun, serta ternak tanpa rasa takut. Kami hanya meminta kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan,” tutupnya.
Persoalan ini menyisakan pertanyaan mendasar, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, bagaimana memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa mengorbankan keamanan dan kehidupan masyarakat?
Penyelesaian sengketa Penumangan membutuhkan kejelasan status hukum, keterbukaan seluruh pihak, serta langkah aparat yang terukur agar konflik berkepanjangan tidak terus menjadi beban warga.






