Polemik Dugaan Fee Proyek 20 Persen di Lampura, Ketua Komisi III DPRD Disorot

Ilustrasi AI/Onetime.id.

Onetime.id, Lampung Utara – Polemik dugaan pengondisian proyek dan permintaan fee sebesar 20 persen di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara terus menjadi sorotan publik.

Persoalan yang ramai diperbincangkan di media sosial dan pemberitaan sejumlah media tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius, terutama dari DPRD Lampung Utara sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Terlebih, dugaan tersebut telah memicu reaksi masyarakat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan mahasiswa bahkan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak agar persoalan tersebut diusut secara transparan.

Namun, di tengah polemik yang berkembang, sikap Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, M. Aditya Hafidz Arafat, turut menjadi perhatian.

Pada Sabtu (22/11/2026), awak media berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan Aditya melalui pesan WhatsApp terkait dugaan pengondisian serta fee proyek di kedua dinas tersebut.

Dalam pesan yang dikirimkan, wartawan mempertanyakan langkah konkret Komisi III DPRD Lampung Utara dalam merespons persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat.

“Assalamualaikum. Izin, Pak Ketua, saya ingin meminta tanggapan Ketua Komisi III terkait isu dugaan pengondisian dan fee proyek di Dinas SDABMBK dan Perkim yang sudah ramai diberitakan. Kira-kira apa langkah DPRD, khususnya Komisi III, dalam menyikapi persoalan tersebut? Saya membutuhkan tanggapan untuk tindak lanjut pemberitaan yang sudah terbit. Terima kasih, mohon maklum. Wassalamualaikum,” demikian kutipan pesan yang dikirimkan kepada Aditya.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan. Pesan WhatsApp tersebut diketahui telah terkirim dan terbaca.

Sikap belum memberikan respons tersebut patut disayangkan. Sebab, persoalan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek pembangunan daerah bukan perkara sepele yang bisa dibiarkan tanpa penjelasan kepada masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab menyerap aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Apalagi, saat ini pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara tengah berjalan, mulai dari perbaikan jalan hingga berbagai pekerjaan konstruksi lainnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah disebut menggunakan fasilitas pinjaman dari PT MSI senilai Rp140 miliar untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Pinjaman tersebut menjadi konsekuensi fiskal yang harus diperhitungkan dalam APBD selama lima tahun ke depan.

Kondisi ini membuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek semakin penting. Sebab, setiap rupiah anggaran yang digunakan merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan berkualitas, proses pengadaan yang transparan, serta hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dugaan Pengondisian Proyek Jadi Sorotan

Polemik semakin berkembang setelah muncul dugaan adanya pengondisian sejumlah paket pekerjaan sebelum proses tender dilaksanakan.

Bahkan, beredar informasi mengenai beberapa paket proyek bernilai miliaran rupiah yang mengalami tender ulang hingga tiga kali setelah muncul penawaran dari pihak lain.

Dalam perkembangannya, terdapat dugaan sejumlah pekerjaan kemudian dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).

Namun, rangkaian proses tersebut perlu ditelusuri secara objektif. Mekanisme penunjukan langsung memiliki ketentuan tersendiri dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, perlu dipastikan apakah proses yang dilakukan telah sesuai aturan atau justru terdapat indikasi penyimpangan.

Jika benar terjadi pengondisian sejak awal, persoalan tersebut bukan sekadar persaingan antarpelaksana proyek, melainkan berpotensi mencederai prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

HMI Desak APH Usut Dugaan Fee Proyek

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam aksi tersebut, massa membakar ban dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menyikapi dugaan pengondisian dan fee proyek sebesar 20 persen di Dinas Perkim dan Dinas SDABMBK.

Mahasiswa juga menyoroti persoalan 24 paket proyek yang gagal lelang pada 2025, yang dinilai perlu mendapat penjelasan di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Lampung Utara.

Melalui materi aksi yang disebarkan, massa menegaskan bahwa dugaan pelanggaran dalam pengelolaan proyek tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Mereka meminta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan secara serius, transparan, dan profesional untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan proyek di kedua dinas tersebut.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terkait persoalan ini. Itu uang rakyat, bahkan pembiayaan pembangunan menggunakan pinjaman yang menjadi beban APBD selama lima tahun ke depan. Jangan sampai proyek-proyek tersebut menjadi lahan bancakan oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya,” tegas salah seorang demonstran dalam orasinya.

Massa juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak membiarkan dugaan praktik korupsi kembali mencoreng tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara.

“Kami meminta APH mengusut tuntas persoalan ini. Jangan biarkan koruptor kembali mewarnai Bumi Lampung Utara yang sudah renta ini,” serunya.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pengondisian dan fee proyek tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan pihak-pihak terkait. Konfirmasi dari Dinas Perkim, Dinas SDABMBK, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai persoalan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, pihak dinas terkait, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *