Onetime.id, Bandar Lampung – Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung, Toni Mahasan, mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh sekolah penerima program revitalisasi di Provinsi Lampung.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul langkah Kejati Lampung yang memeriksa 83 kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan pemotongan anggaran program revitalisasi sekolah.
Toni Mahasan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang mulai mendalami dugaan penyelewengan anggaran program tersebut.
“Kami mengapresiasi progres penegakan hukum atas dugaan penyelewengan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Tengah dengan memanggil 83 kepala sekolah penerima manfaat program revitalisasi sekolah,” kata Toni Mahasan pada Selasa, (17/11/2026).
Meski demikian, Toni meminta Kejati Lampung tidak hanya fokus mengusut dugaan pemotongan anggaran.
Menurutnya, penyidik juga perlu mendalami dugaan pelaksanaan pembangunan yang tidak dilakukan secara swakelola sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selain itu, kualitas fisik bangunan sekolah yang telah direvitalisasi juga perlu menjadi perhatian dalam proses pengawasan dan penegakan hukum.
“Kami mendorong Kejaksaan Tinggi untuk tidak hanya memastikan soal pemotongan anggaran, tetapi juga mendalami dugaan pengerjaan revitalisasi yang tidak dilaksanakan secara swakelola sesuai juknis Kemendikdasmen, termasuk kualitas bangunan sekolah tersebut,” ujarnya.
Toni juga meminta Kejati Lampung memperluas pengawasan terhadap seluruh sekolah penerima program revitalisasi di Lampung.
Pasalnya, sejak program tersebut digulirkan pada 2025 hingga saat ini, tercatat sebanyak 703 unit sekolah dari berbagai jenjang pendidikan telah menerima program revitalisasi.
Sekolah tersebut meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB, dengan total serapan anggaran sekitar Rp 500 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat.
Menurut Toni, pihaknya banyak menerima informasi mengenai keluhan guru dan komite sekolah terkait kualitas bangunan hasil revitalisasi.
Selain itu, terdapat pula keluhan mengenai Tim Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang diduga tidak dilibatkan dalam proses pembangunan karena pelaksanaannya justru dikelola kontraktor atau pihak ketiga.
Dugaan pemotongan anggaran oleh oknum di lingkungan dinas pendidikan juga menjadi persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kami mengingatkan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh sekolah yang telah mendapatkan program revitalisasi. Jangan sampai persoalan yang terjadi di Lampung Tengah juga terjadi di daerah lain,” tegasnya.
Toni menambahkan, pengawasan menyeluruh diperlukan agar anggaran revitalisasi benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan bangunan sekolah yang aman serta berkualitas.
Dia berharap langkah Kejati Lampung dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut dapat mendukung keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah Kejaksaan Tinggi merupakan bentuk penegakan hukum yang kami apresiasi dan dukung. Semata-mata demi menyukseskan program sekolah bermutu dan berkualitas sebagaimana termaktub dalam program Asta Cita Presiden Prabowo,” tutup Toni.






