Onetime.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih penghargaan BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, kepemimpinan, keteladanan, dan kontribusi Gubernur Lampung dalam mendukung keberlangsungan serta kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026.
Dalam piagam penghargaan, Rahmat Mirzani dinilai memiliki dedikasi dan kepemimpinan inspiratif dalam mendukung perkembangan pendidikan swasta di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Rahmat Mirzani menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026.
Penerima lainnya yakni Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Kebijakan SPMB Jadi Perhatian
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan tersebut adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menata Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kebijakan itu dinilai turut memberikan ruang bagi keberlangsungan sekolah swasta melalui pengaturan penerimaan murid di sekolah negeri sesuai daya tampung.
Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan seleksi yang objektif, transparan, dan terukur.
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi akademik.
Melalui sistem tersebut, penilaian calon murid dilakukan berdasarkan hasil tes sehingga diharapkan dapat meminimalkan subjektivitas, praktik titipan, maupun intervensi dalam proses penerimaan.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, jalur domisili SMA juga menggunakan seleksi berbasis tes akademik melalui CAT.
Domisili menjadi persyaratan pendaftaran, sedangkan hasil akademik menjadi dasar penentuan kelulusan.
Selain itu, penerimaan murid sekolah negeri diarahkan agar sesuai dengan daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel).
Dengan demikian, sekolah negeri tidak menerima murid melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
Penataan tersebut turut membuka peluang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
Sebab, selama ini sejumlah sekolah swasta menghadapi tantangan kekurangan murid yang berdampak terhadap keberlangsungan operasional dan kegiatan belajar mengajar.
Melalui kebijakan penerimaan murid yang lebih terukur, diharapkan distribusi peserta didik antara sekolah negeri dan swasta semakin seimbang.
Negeri dan Swasta Harus Tumbuh Bersama
Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Karena itu, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan seluruh lembaga pendidikan.
Sekolah negeri dan swasta diharapkan memiliki ruang yang sama untuk berkembang, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penataan sistem penerimaan murid baru menjadi salah satu langkah untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan berkeadilan.
BMPS Award Digelar di Bali
Penganugerahan BMPS Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional.
Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, pada 11-13 November 2026.
Pembukaan kegiatan dan penganugerahan penghargaan dilaksanakan Rabu (11/11/2026).
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof Atip Latipulhayat yang sekaligus membuka Mukernas I BMPS 2026.
Turut hadir Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr Saur Panjaitan XIII, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan pendidikan.
Selain agenda penganugerahan, Mukernas BMPS 2026 juga membahas sejumlah isu strategis terkait masa depan pendidikan swasta.
Di antaranya pengelolaan pendidikan di era digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan coding.
Pembahasan tersebut dijadwalkan menghadirkan praktisi teknologi informasi dan pendidikan Prof Dr R Eko Indrajit.
Agenda lainnya membahas sinergi pemerintah dan swasta dalam transformasi mutu serta keberlanjutan pendidikan nasional.
Melalui penghargaan BMPS Award 2026, diharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pemerataan pendidikan terus ditingkatkan.
Keberadaan sekolah negeri dan swasta diharapkan dapat berjalan berdampingan, saling mendukung, serta memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.
