Onetime.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan zakat kepada masyarakat sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Menurut Mirza, penguatan pengelolaan zakat harus disertai transparansi dan profesionalisme agar kepercayaan masyarakat meningkat.
Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesadaran masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga resmi.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka kegiatan BAZNAS Strategic Development Pimpinan BAZNAS se-Provinsi Lampung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Jumat, 18 September 2026.
“Yang kita bicarakan bukan hanya mengenai pengelolaan lembaga, tetapi bagaimana memastikan zakat benar-benar hadir sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan, memberikan harapan, dan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” kata Mirza.
Dia mengatakan keberadaan UPZ di tingkat desa dapat membantu pemetaan muzaki atau pemberi zakat dan mustahik atau penerima zakat.
Dengan mengenali kondisi masyarakat secara langsung, penyaluran bantuan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan penerima.
“UPZ Desa harus menjadi ujung tombak. Bukan hanya menghimpun zakat, tetapi juga membangun literasi zakat, memetakan muzaki dan mustahik, serta mendekatkan pelayanan zakat kepada masyarakat,” ujarnya.
Mirza juga mendorong agar penyaluran zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif.
Menurut dia, zakat produktif perlu diperkuat melalui dukungan usaha dan pendampingan agar penerima manfaat dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Tujuan zakat bukan menciptakan ketergantungan, tetapi melahirkan kemandirian. Keberhasilan zakat adalah ketika mustahik dapat berkembang dan kelak menjadi muzaki,” katanya.
Dia menilai penguatan UPZ desa dapat disinergikan dengan Program Desaku Maju.
Kolaborasi pemerintah desa, BUMDes, tokoh agama, dan kelompok masyarakat diharapkan mampu memperluas upaya pengentasan kemiskinan serta memperkuat ekonomi perdesaan.
Mirza juga mengingatkan para amil agar tidak hanya menjalankan tugas administratif.
Mereka perlu memahami kondisi masyarakat yang datang meminta bantuan dan memberikan pelayanan secara empatik.
“Masyarakat yang datang ke BAZNAS bukan hanya membawa proposal. Mereka membawa harapan dan kegelisahan. Karena itu, jadilah sahabat umat, tempat masyarakat bertanya dan mencari harapan,” ujarnya.
Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengatakan dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat ekosistem pengelolaan zakat.
Ia memaparkan Asta Strategi BAZNAS 2026–2031 yang mencakup delapan prioritas, antara lain penguatan tata kelola, digitalisasi manajemen, peningkatan kompetensi amil, perluasan jaringan organisasi hingga UPZ desa, pengembangan kerja sama, serta peningkatan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
“Pastikan UPZ sampai dengan UPZ Desa. Zakat harus dikelola dengan amanah, transparan, dan memberikan dampak,” kata Sodik.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program BAZNAS RI sekaligus rangkaian peringatan satu tahun Gerakan Sadar Zakat di Lampung.
Iskandar menyebut penghimpunan zakat BAZNAS Provinsi Lampung meningkat dari sekitar Rp70 juta menjadi Rp1 miliar setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur Lampung pada Juli 2025.
Namun, ia tidak merinci periode penghitungan maupun komposisi dana yang dihimpun.
Untuk menjaga akuntabilitas, Iskandar mengatakan BAZNAS Lampung melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan penyaluran dana zakat.
Ia juga menyampaikan bahwa lembaganya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik selama delapan kali berturut-turut.
Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS meluncurkan digitalisasi UPZ Desa, program Beasiswa Satu Desa Satu Hafiz Al-Qur’an, infak pendidikan, serta penyaluran zakat berbasis data.
Kegiatan itu juga diisi dengan penyerahan perjanjian kerja sama Program Bedah Rumah kepada Kodam XXI/Raden Intan, penyerahan infak pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta penyerahan surat keputusan pembentukan UPZ.






