KPPU Siapkan 13 Poin Pemeriksaan untuk Cegah Aturan Daerah Hambat Persaingan Usaha

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan KPPU memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah membangun ekosistem usaha.

Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyiapkan instrumen pemeriksaan terhadap rancangan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat.

Instrumen berupa daftar periksa dengan 13 poin itu akan disosialisasikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten serta kota.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyampaikan rencana tersebut saat bertemu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat, 18 September 2026.

Menurut Fanshurullah, daftar periksa tersebut dapat digunakan pemerintah daerah sejak tahap penyusunan peraturan.

Tujuannya untuk mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi membatasi persaingan atau memberikan perlakuan tidak setara kepada pelaku usaha.

“Kami ingin memberikan masukan ketika pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota membuat peraturan, supaya sejak awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin,” kata Fanshurullah.

Dalam pertemuan itu, Fanshurullah juga memaparkan perkembangan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Lampung.

Berdasarkan data KPPU, indeks tersebut mencapai 5,04 pada 2025, meningkat dibandingkan dengan 4,98 pada 2024. Angka itu berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,01.

Ia berharap pemerintah daerah mendukung pelaksanaan survei IPU dengan melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha.

Menurut dia, iklim persaingan yang sehat dapat menjadi salah satu faktor pendukung daya tarik investasi.

Fanshurullah juga menilai Lampung memiliki peluang mengembangkan investasi pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, terutama melalui industri pengolahan atau hilirisasi komoditas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan KPPU memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah membangun ekosistem usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.

Menurut Mirza, sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung.

Karena itu, pemerintah provinsi akan mendorong pengembangan industri hilir agar komoditas daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” ujarnya.

Mirza mengatakan pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Pengembangan industri pengolahan, kata dia, juga harus membangun keterkaitan antara sektor hulu dan hilir sehingga manfaat investasi dapat dirasakan petani dan masyarakat.

Ia menilai posisi geografis Lampung dan konektivitasnya dengan wilayah lain menjadi modal untuk mengembangkan rantai pasok berbasis komoditas.

Pemerintah provinsi, menurut dia, membuka peluang bagi industri untuk mengolah hasil pertanian Lampung maupun komoditas dari daerah sekitarnya.

“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi, rantai pasoknya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Mirza.

Pertemuan KPPU dan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut membahas penguatan pengawasan persaingan usaha, peningkatan iklim investasi, serta pengembangan hilirisasi sektor unggulan daerah.

Implementasi daftar periksa kebijakan persaingan usaha diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mencegah regulasi daerah menciptakan hambatan bagi pelaku usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *