Gubernur Lampung Dorong Penguatan Hak dan Aksesibilitas bagi Kaum Tuli

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya kaum Tuli, melalui perluasan aksesibilitas informasi, ekonomi, dan partisipasi dalam pembangunan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung Ganjar Jationo saat membuka Seminar Pekan Tuli Internasional 2026 di Gedung Teater Taman Budaya Lampung, Sabtu, 26 September 2026.

Seminar bertema “Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia (CRPD Pasal 20)” itu menyoroti pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya dan bahasa isyarat.

Gubernur menyatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak cukup dilakukan dengan menyediakan fasilitas aksesibel, tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang yang menghormati martabat mereka.

Ia mengajak masyarakat dan dunia usaha memperluas kesempatan ekonomi serta kewirausahaan bagi kaum Tuli.

Menurut dia, penyandang disabilitas perlu dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan mitra strategis pemerintah, bukan hanya penerima manfaat.

Seminar menghadirkan tiga narasumber. Kepala Penelitian dan Pengembangan Bahasa Isyarat, Laura Lesmana Wijaya, membahas landasan hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Laura juga menyoroti hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, dan olahraga, serta memperoleh pengakuan atas identitas budaya dan bahasa mereka, termasuk bahasa isyarat.

Akademisi FISIP Universitas Lampung, Gita Paramitha Djausal, memaparkan pentingnya komunikasi setara antara masyarakat dengar dan Tuli melalui pemahaman budaya Tuli serta penyediaan akses informasi berbasis visual.

Ia juga mendorong pengakuan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dalam dokumen pemerintah.

Sementara itu, Ganjar Jationo membahas peran pemerintah dalam memenuhi hak kaum Tuli, terutama terkait akses informasi publik.

Ia menekankan perlunya kajian akademis untuk menyusun struktur dan kaidah bahasa isyarat yang terstandardisasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *