Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendata kebutuhan air permukaan di berbagai sektor usaha untuk mengantisipasi dampak El Nino.
Fenomena iklim tersebut diperkirakan memperpanjang musim kemarau hingga November 2026 dan meningkatkan risiko kekeringan.
Pemetaan dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung. Pemerintah ingin mengetahui kebutuhan air setiap sektor sekaligus mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami defisit air selama musim kemarau.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan perubahan iklim menuntut pengelolaan sumber daya air yang terencana dan berbasis data.
Ketersediaan air, menurut dia, menjadi faktor penting bagi ketahanan pangan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
“Debit sungai mulai menurun, embung mengalami penyusutan volume air lebih cepat, kebutuhan air baku meningkat, sehingga pertanian, industri, perkebunan, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik hingga sektor usaha lainnya ikut terdampak,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansyah saat membacakan sambutan Gubernur dalam kegiatan mitigasi dampak perubahan iklim di Balai Keratun, Kamis, 6 Agustus 2026.
Yanyan mengatakan Lampung menghadapi tantangan ganda. Daerah ini merupakan salah satu penyangga pangan nasional, tetapi pada saat bersamaan kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan perkebunan.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data penggunaan air yang akurat untuk menentukan prioritas pengelolaan sumber daya air.
Pendataan tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan air, identifikasi wilayah rawan kekeringan, dan perencanaan pembangunan infrastruktur.
“Semakin lengkap dan akurat data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sekretaris Dinas PSDA Lampung Hermawan mengatakan kebutuhan air di daerah itu berasal dari berbagai sektor, antara lain pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, tapioka, kelapa sawit, peternakan, dan pertambangan.
Pemerintah meminta perusahaan serta instansi lintas sektor menyampaikan data penggunaan air secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi tersebut diperlukan untuk menghitung keseimbangan antara ketersediaan sumber air dan kebutuhan para pengguna.
Menurut Hermawan, data itu juga akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, termasuk pengembangan embung dan jaringan air.
“Mitigasi ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bentuk adaptasi yang wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan sektor usaha dan bisnis dalam jangka panjang,” kata Hermawan.
Ia mengatakan kebijakan pengelolaan air harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah, kata dia, tidak ingin langkah mitigasi kekeringan justru mengganggu iklim investasi di Lampung.
Sementara itu, perwakilan BMKG Eva Nurhayati mengatakan Juli 2026 diperkirakan menjadi salah satu periode kemarau paling kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak 1991.
Musim kemarau diprakirakan berlangsung hingga November 2026.
Hermawan mengatakan informasi BMKG menunjukkan anomali iklim El Nino berpotensi menyebabkan curah hujan berada di bawah normal.
Kondisi tersebut dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kering.
Ancaman kekeringan juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden sebelumnya menegaskan komitmen memperkuat ketahanan air dan pangan melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk peresmian lima bendungan pada 10 Juli 2026.
Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengoptimalkan sumber air yang tersedia.
Di Lampung, upaya penguatan kebijakan berbasis data turut dikaitkan dengan peluncuran Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026.
Teknologi tersebut diharapkan mendukung pengambilan keputusan pembangunan secara lebih akurat.
Pemprov Lampung berharap pemetaan kebutuhan air dapat membantu mengantisipasi kekeringan sejak dini.
Namun, keberhasilan mitigasi akan bergantung pada akurasi data penggunaan air, koordinasi antarsektor, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.






