Inflasi Lampung Terkendali, Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Pangan

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah.

Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mempercepat sejumlah program prioritas nasional.

Pemerintah juga mendorong integrasi layanan pertanahan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Senin, 10 Agustus 2026.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi nasional pada Juli 2026 mencapai 2,88 persen secara tahunan (year-on-year).

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,34 persen.

Menurut Tito, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran pemerintah, yakni 1,5–3,5 persen. Secara bulanan, Indonesia bahkan mengalami deflasi 0,14 persen pada Juli 2026.

Deflasi terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan harga sebesar 0,89 persen.

“Komoditas yang paling kita jaga, terutama terkait kebutuhan pokok masyarakat, mengalami deflasi. Artinya, harga relatif turun dan komoditas penting masih terjaga,” kata Tito.

Meski demikian, pemerintah diminta tetap mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perkembangan harga pada Juli 2026 secara umum masih terkendali. Namun, momentum tahun ajaran baru turut mendorong inflasi kelompok pendidikan sebesar 0,55 persen di 32 provinsi.

Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar.

BPS juga mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah.

Di Sumatera, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 4,27 persen, terutama dipengaruhi harga daging ayam ras, beras, dan cabai merah.

Adapun di Pulau Jawa, Kabupaten Sidoarjo mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 2,45 persen dengan komoditas penyumbang utama daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.

Selain pengendalian inflasi, Tito menyoroti percepatan program bedah rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden pada 2026.

Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah secara nasional, meningkat dibandingkan realisasi atau target 45 ribu unit pada 2025.

Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat penerima manfaat agar proses bantuan perbaikan rumah lebih mudah.

Tito juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Integrasi layanan pertanahan diharapkan mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *