Onetime.id, Bandar Lampung –Pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat memberikan data secara jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Akurasi pendataan dinilai menentukan kualitas kebijakan pemerintah, terutama dalam memetakan struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan.
Pesan itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung Ganjar Jationo dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Gubernur, perubahan pola ekonomi masyarakat menuntut sistem pendataan yang mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi, termasuk usaha berbasis digital dan kegiatan ekonomi yang dijalankan dari rumah.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” kata Ganjar mengutip sambutan Gubernur.
Ia mengibaratkan pendataan ekonomi seperti pemeriksaan kesehatan. Dokter membutuhkan keterangan yang benar dari pasien untuk menentukan diagnosis.
Begitu pula pemerintah membutuhkan data akurat agar kebijakan pembangunan tidak salah sasaran.
Gubernur juga meminta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan tokoh masyarakat membantu meningkatkan partisipasi warga.
Mereka dinilai memiliki posisi strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan sebanyak 8.619 petugas dikerahkan untuk mendata aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Lampung.
Pendataan mencakup pasar, pertokoan, industri, rumah tangga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
Menurut Ahmadriswan, tantangan utama sensus bukan terletak pada anggaran, metodologi, atau teknologi, melainkan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, dukungan tokoh masyarakat diperlukan untuk meyakinkan warga bahwa data yang disampaikan aman.
Ia mengatakan Sensus Ekonomi dibutuhkan untuk memetakan struktur perekonomian secara lebih terperinci.
Selama ini, sejumlah data ekonomi kabupaten dan kota masih menggunakan pendekatan survei sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi hingga tingkat kecamatan.
“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut,” ujarnya.
Ahmadriswan menegaskan data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar perumusan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.
Ia mengakui sejumlah pertanyaan mengenai pendapatan, pengeluaran, dan aset masyarakat mungkin terkesan terlalu pribadi. Namun, informasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran perekonomian yang lebih utuh.
BPS juga menyediakan mekanisme pendataan mandiri bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk menerima petugas.
“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah,” kata Ahmadriswan.
Ketua FPK Provinsi Lampung Darussalam menyatakan organisasinya siap membantu BPS menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok suku dan etnis. Ia meminta anggota FPK memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Rahmat Yuda Kesatria menyebut capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen.
Ia mengatakan keberhasilan sensus tidak bisa hanya dibebankan kepada BPS.
Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat perlu membantu mengantisipasi penolakan, kesalahpahaman, serta informasi keliru mengenai pendataan.
Rahmat berharap dukungan FPK dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap petugas sensus sekaligus mempertahankan capaian Lampung yang disebut menempati peringkat pertama nasional pada tahap awal pelaksanaan.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS dan FPK berharap pendataan yang lengkap dapat menghasilkan potret ekonomi daerah secara lebih akurat.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.






