Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat memberikan data secara jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Data yang akurat dinilai menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Kegiatan itu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan sejumlah unsur masyarakat.
Sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung Ganjar Jationo.
Dalam sambutan tersebut, Mirzani menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap peran data dalam pembangunan.
Ia mengibaratkan semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda dengan kebutuhan membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya data.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujar Ganjar membacakan sambutan gubernur.
Mirzani menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi.
Karena itu, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi menjadi salah satu penentu kualitas hasil sensus.
Ia juga menyoroti perkembangan ekonomi digital yang membuat aktivitas usaha semakin beragam.
Sebagian masyarakat kini menjalankan kegiatan ekonomi dari rumah dengan memanfaatkan teknologi.
Aktivitas semacam ini, menurut dia, perlu tercatat agar gambaran perekonomian tidak hanya bertumpu pada usaha konvensional.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Untuk menjelaskan pentingnya keterbukaan, Mirzani mengibaratkan pendataan ekonomi seperti pemeriksaan kesehatan.
Dokter membutuhkan informasi yang benar dari pasien agar dapat menentukan diagnosis dan penanganan.
Demikian pula pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat.






