Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan untuk 11.000 unit rumah di Lampung pada 2026.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 5.144 calon penerima bantuan (CPB) telah direkomendasikan melalui aplikasi myPKP untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah daerah diminta mengawal proses verifikasi hingga penetapan penerima agar bantuan tepat sasaran.
Hal itu dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dengan Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Riadi Arief Aladin, beserta jajarannya di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung pada Rabu, (12/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.
Regulasi baru itu diharapkan mempermudah pelaksanaan program sekaligus mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dan mengoptimalkan penyerapan alokasi bantuan.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga akan diperkuat untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Sebanyak 5.144 calon penerima yang telah direkomendasikan melalui aplikasi myPKP menjadi bagian dari proses yang perlu segera ditindaklanjuti.
Tahapan selanjutnya mencakup verifikasi, penetapan penerima, hingga pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah.
Pemerintah daerah perlu memastikan penerima bantuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi.
Pengawasan pada setiap tahapan juga diperlukan agar alokasi 11.000 unit tersebut dapat direalisasikan sesuai target.
Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain memperbaiki kondisi rumah, program ini diharapkan mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni.
Pemprov Lampung menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengawal pelaksanaan program tersebut.






