Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan mempercepat program bedah rumah pada 2026.
Koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, pada Senin, (10/8/2026).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti target program bedah rumah nasional sebanyak 400.000 unit pada 2026, meningkat dibandingkan realisasi 45.000 unit pada 2025.
Menurut Tito, Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 mengatur berbagai kemudahan untuk memperlancar proses bagi masyarakat penerima manfaat.
“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025, yaitu 45.000 unit. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026, akan ada berbagai kemudahan agar penerima manfaat bedah rumah bisa lebih mudah dalam prosesnya,” ujarnya.
Selain perumahan, Tito menekankan pentingnya integrasi pelayanan pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sinergi tersebut diharapkan mempercepat pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah satu sumber pajak daerah.
Menurut Tito, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan koordinasi antarlembaga agar proses administrasi lebih cepat dan transparan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas perkembangan inflasi nasional.
Tito menyebut inflasi tahunan atau year-on-year turun dari 3,34 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,88 persen pada Juli 2026.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 1,5–3,5 persen.
Sementara itu, secara bulanan, Indonesia mengalami deflasi 0,14 persen dari Juni ke Juli 2026.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat deflasi sebesar 0,89 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
“Good news-nya adalah yang paling kita jaga betul terkait masalah perut ini mengalami deflasi, artinya harga-harga relatif turun dan komoditas penting harganya terjaga,” kata Tito.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa harga barang dan jasa secara umum relatif terkendali pada Juli 2026.
Namun, tahun ajaran baru turut mendorong inflasi kelompok pendidikan sebesar 0,55 persen di 32 provinsi.
Kenaikan tersebut antara lain berkaitan dengan biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar, yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,01 persen.
Dalam pemaparan mengenai Indeks Perkembangan Harga (IPH), Amalia menyebut Kabupaten Bangka Selatan mencatat kenaikan tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 4,27 persen.
Kenaikan terutama dipengaruhi harga daging ayam ras, beras, dan cabai merah.
Adapun di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,45 persen, dengan daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi sebagai komoditas penyumbang utama.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya transformasi pelayanan pertanahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan iklim usaha.
Ia menyebut Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 101 negara dalam indeks Business Ready (B-READY).
Menurut dia, perbaikan peringkat membutuhkan pembenahan proses pelayanan dan peningkatan kualitas birokrasi.
“Target kami pada tahun ini adalah melakukan transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready (B-Ready) kita. Untuk mewujudkan hal tersebut, mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” ujar Nusron.
Bagi Pemprov Lampung, koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat penerimaan daerah, dan mendukung akses masyarakat terhadap hunian layak.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk pengendalian harga komoditas strategis, kemudahan layanan pertanahan, serta ketepatan sasaran penerima bantuan bedah rumah.






