Anggaran Program CCTV Seribu Wajah Bandar Lampung Bermasalah

Berdasarkan pantauan pada situs seribu.wajahbandarlampungkota.go.id, hanya terdapat 253 unit CCTV aktif yang dapat diakses publik. Dok: Ist.

Onetime.id, Bandar Lampung – Realisasi Program CCTV Seribu Wajah Pemerintah Kota Bandar Lampung memunculkan tanda tanya. Program pengawasan berbasis teknologi yang digadang-gadang untuk memantau keamanan dan aktivitas perkotaan secara real time itu diduga tidak sejalan dengan anggaran yang telah dialokasikan pada awal 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bandar Lampung mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp1,99 miliar untuk Program CCTV Seribu Wajah melalui lima paket pengadaan dengan metode e-purchasing.

Empat paket di antaranya tercatat dengan nomenklatur Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dengan total pagu Rp1,83 miliar.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi layanan akses internet pada 305 unit CCTV yang tersebar di Kota Bandar Lampung.

Rinciannya, layanan akses internet bandwidth untuk 20 unit CCTV dipatok Rp120 juta, 75 unit sebesar Rp450 juta, 100 unit Rp600 juta, dan 110 unit sebesar Rp660 juta.

Satu paket lainnya berjudul Belanja Modal Pengadaan CCTV Seribu Wajah dan Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp160 juta.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung untuk program tersebut pada tahun anggaran 2026 hampir mencapai Rp2 miliar.

Namun, penelusuran pada laman resmi Program CCTV Seribu Wajah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan jumlah kamera yang dapat diakses publik secara daring tidak sebanding dengan jumlah yang dianggarkan.

Berdasarkan pantauan pada situs seribu.wajahbandarlampungkota.go.id, hanya terdapat 253 unit CCTV aktif yang dapat diakses publik.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan 305 unit CCTV yang tercantum dalam dokumen perencanaan anggaran.

Perbedaan antara jumlah unit CCTV yang dianggarkan dengan yang dapat diakses publik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pengawasan berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, Veni Devialesti, belum memberikan penjelasan saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *