Onetime.id, Bandar Lampung – Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Sigit Krisbintoro, menilai kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan daerah.
Menurutnya, jabatan wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap struktural, melainkan bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan stabilitas pengambilan kebijakan.
“Jika kekosongan ini dibiarkan terlalu lama, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga politis dan sosial,” ujarnya.
Sigit menegaskan, partai pengusung memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk segera menyepakati dan mengusulkan calon Wakil Bupati sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
“Proses ini tidak semestinya dijadikan arena tarik-menarik kepentingan politik, karena yang dipertaruhkan adalah hak masyarakat atas pemerintahan yang efektif,” kata dia.
Ia juga menilai Bupati Way Kanan perlu berperan aktif mendorong percepatan musyawarah di internal partai pengusung.
“Langkah tersebut penting untuk mencegah stagnasi pemerintahan dan menjaga kondusivitas politik di daerah,” tandasnya.
