Onetime.id, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ihwal kemungkinan “kebingungan” negara-negara Barat melihat polisi menanam jagung dan mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik perdebatan.
Di satu sisi, pemerintah melihat langkah itu sebagai strategi pragmatis menghadapi persoalan pangan.
Di sisi lain, kritik muncul karena dianggap mengaburkan batas peran institusi sipil dan aparat.
Benny N.A. Puspanegara, pemerhati kebijakan hukum dan publik, menilai keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan bukanlah penyimpangan, melainkan respons atas kelemahan sistem sipil.
Menurut dia, pendekatan sektoral selama ini kerap terjebak dalam prosedur administratif yang lamban, sementara persoalan di lapangan menuntut kecepatan dan hasil konkret.
“Dalam situasi krisis pangan dan tekanan sosial, negara membutuhkan pendekatan total. Institusi seperti TNI dan Polri menjadi instrumen strategis karena memiliki disiplin dan kemampuan mobilisasi cepat,” ujarnya pada Senin, (30/3/2026).
Argumen ini merujuk pada pengalaman sebelumnya ketika aparat teritorial dinilai mampu bergerak cepat dalam penanganan persoalan mendesak, mulai dari pembangunan infrastruktur darurat hingga respons terhadap krisis lingkungan.
Dalam konteks itu, pelibatan aparat dianggap sebagai bentuk efisiensi negara dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Namun pandangan tersebut tidak lepas dari kritik. Aktivis dan pegiat dokumenter Dandhy Laksono, misalnya, menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi legitimasi politik yang lemah jika tidak disertai perencanaan matang.
Ia juga menyoroti kecenderungan negara menggunakan pendekatan kekuasaan dalam program-program sipil.
Benny menilai kritik semacam itu terlalu menyederhanakan persoalan.
Ia menyebut pandangan yang mengaitkan kebijakan pangan semata dengan kepentingan politik sebagai reduksi atas kompleksitas kebijakan publik.
“Masalah pangan tidak bisa dilihat hanya dari kacamata politik kekuasaan, tetapi juga kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Perdebatan juga menyentuh program food estate yang sebelumnya menuai pro dan kontra.
Sejumlah kalangan menganggap program tersebut sarat kegagalan di masa lalu.
Namun, menurut Benny, menjadikan pengalaman tersebut sebagai alasan untuk berhenti berinovasi justru kontraproduktif.
Ia menilai konteks kepemimpinan saat ini berbeda. Selain sebagai presiden, Prabowo memiliki latar belakang panjang dalam strategi pertahanan dan geopolitik, yang dinilai memengaruhi pendekatan kebijakannya.
Karena itu, setiap langkah disebut sebagai bagian dari kalkulasi yang mempertimbangkan risiko dan dampak jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah juga mengaitkan ketahanan pangan dengan stabilitas sosial, termasuk potensi penurunan angka kriminalitas.
Argumen ini bertumpu pada asumsi bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dapat menekan potensi konflik dan pelanggaran hukum.
Perdebatan ini pada akhirnya memperlihatkan dua pendekatan berbeda satu menekankan fleksibilitas peran negara dalam menghadapi krisis, dan satu lagi menyoroti pentingnya menjaga batas fungsi institusi.
Di tengah tarik-menarik itu, efektivitas kebijakan di lapangan menjadi ukuran utama. Sejumlah pengamat menilai, terlepas dari pro dan kontra, tantangan terbesar terletak pada implementasi.
Tanpa tata kelola yang jelas dan akuntabel, pelibatan aparat dalam urusan sipil berisiko menimbulkan persoalan baru.
Perdebatan mengenai “polisi menanam jagung” pun tak sekadar soal simbol atau retorika, melainkan mencerminkan arah kebijakan negara dalam merespons krisis.
Apakah pendekatan lintas sektor menjadi solusi, atau justru membuka persoalan baru, akan ditentukan oleh hasil yang dirasakan masyarakat dalam waktu dekat.
