Onetime.id, Bandar Lampung – Di tengah jargon “maju dan berdaya saing”, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung justru seperti lomba lari mundur makin ke depan, makin jauh dari garis finish.
PT Wahana Raharja (WR), misalnya. Selama lima tahun, perusahaan ini konsisten ya, konsisten rugi.
Tahun 2018 rugi Rp 2,59 miliar, 2019 turun sedikit jadi Rp 1,56 miliar, lalu naik lagi ke Rp 2,21 miliar pada 2020, Rp 2,51 miliar di 2021, dan 2022 masih setia rugi Rp 1,88 miliar.
Tahun 2023 sempat jadi momen euforia perusahaan akhirnya untung. Besarnya? Rp 75,48 juta cukup untuk beli satu rumah tipe 36 asal di tahun 1990.
Sayangnya, kebahagiaan itu hanya sebentar, Tahun 2024, untungnya tinggal Rp 14,38 juta. Barangkali hanya cukup untuk sewa tenda kondangan sehari.
Ekuitas pun menyusut, dari Rp 9,22 miliar (2019) menjadi Rp 2,68 miliar (2024). Aset juga ikut menyusut, dari Rp 14,86 miliar jadi Rp 7,69 miliar, kalau ini tubuh manusia, sudah kurus kering tinggal tulang.
Sementara itu, PT Lampung Jasa Utama (LJU) tak mau kalah. Laporan keuangan 2024 mencatat utang usaha Rp 1,17 miliar, utang pajak Rp 180 juta, plus beban lain Rp 574 juta.
Totalnya? Ya, cukup bikin siapa pun pusing kecuali kalau memang hobi koleksi utang.
Lebih menarik lagi, PT LJU ternyata masih numpang kantor di aset milik Pemprov Lampung di Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung.
Lahan 1.174 meter persegi itu disewa dengan nilai reklasifikasi Rp 3 miliar pada 2024. Jadi, perusahaan yang sedang megap-megap bayar utang, masih harus setor sewa miliaran untuk gedung yang bahkan bukan miliknya.
Dua kisah ini membuat orang bertanya sebenarnya BUMD ini dibuat untuk menambah pendapatan daerah, atau untuk menguji seberapa lama kas daerah kuat menopang kerugian?
Kalau untung hanya puluhan juta setelah rugi miliaran, bukankah lebih cepat jualan pecel lele di pinggir jalan? Setidaknya, cash flow lebih jelas, dan aset lancar berupa cabe rawit serta tempe bisa langsung diuangkan setiap hari.
