Onetime.id, Lampung Tengah – Gelombang tuntutan rakyat kembali mengguncang Kabupaten Lampung Tengah.
Kali ini, massa aksi dari tiga desa transmigrasi SP1 (Karya Makmur), SP2 (Terusan Makmur), dan SP3 (Tri Tunggal Jaya) secara tegas menyuarakan dua hal utama pendefinitifan desa dan pengukuran ulang lahan plasma Program Inti Rakyat (PIR) tebu yang selama ini dikelola oleh PT Sugar Group Companies (SGC).
Tuntutan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian status administratif desa dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan lahan plasma.
Warga menilai bahwa selama hampir tiga dekade, hak mereka atas tanah, identitas desa, dan hasil bagi dari PIR tebu tidak ditegakkan secara adil.
Ngadiman, tokoh masyarakat dari Desa SP2 (Terusan Makmur), menyampaikan orasinya di depan massa:
“Kami bukan menuntut lebih. Kami hanya meminta hak kami yang selama ini ditelantarkan. Sudah hampir 30 tahun kami hidup di desa yang tak pernah diakui secara definitif, dan lahan yang semestinya milik rakyat justru dikuasai korporat. Sudah waktunya pemerintah dan SGC duduk di bangku kejujuran, bukan terus-menerus di atas punggung rakyat,” jelas pada Jumat,(18/7/2025).
Dalam aksi yang diwarnai semangat solidaritas, massa mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera membentuk tim independen untuk mengukur ulang seluruh lahan plasma yang masuk dalam program PIR tebu, guna memastikan kejelasan batas, luas, dan distribusi hasil yang selama ini dianggap tidak transparan.
Tuntutan ini disuarakan secara resmi dalam aksi sebelumnya yang dipimpin oleh mahasiswa dari BEM Universitas Malahayati, dengan dukungan dari mahasiswa Universitas Lampung (UNILA), UIN Raden Intan, dan STKIP PGRI.
Muhammad Kamal, Presiden Mahasiswa Universitas Malahayati menyatakan bahwa perjuangan masyarakat akan terus dikawal:
“Kami akan tetap berdiri di samping rakyat. Jika pemerintah benar-benar serius, maka ukur ulang plasma dan definitif desa harus dimulai minggu depan. Jika tidak, kami akan lanjutkan gelombang aksi,”ujarnya.
Aksi ini bukan sekadar peristiwa lokal. Ia telah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketimpangan struktural antara negara, korporasi, dan rakyat.
Warga berharap pemerintah benar-benar menindaklanjuti tuntutan dengan tindakan konkret, bukan janji manis di atas kertas.
