Onetime.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Wirahadikusumah, menegaskan komitmen organisasi wartawan tertua di Indonesia itu untuk mendukung program-program strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan.
Dalam sambutannya pada peringatan HUT Ke-55 PWI Lampung, Wirahadikusumah mengatakan, momentum tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk rasa syukur dan refleksi atas kontribusi PWI dalam pembangunan bangsa.
“PWI lahir di Indonesia, termasuk di Lampung, dengan semangat membangun negeri. Kami mendukung penuh kerja-kerja pemerintah, termasuk program Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional,” ujar Wirahadikusumah di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang hadir dalam acara tersebut, di Hotel Grand Mercure lantai 6 pada Rabu, (28/5/2025).
Menurut dia, ketahanan pangan tidak hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjamin kualitas dan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri.
Ia menilai pers memiliki peran strategis dalam mengawal agenda tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wirahadikusumah juga menyinggung sejumlah tantangan yang dihadapi Lampung sebagai salah satu lumbung padi nasional.
Ia menyebut produksi gabah Lampung tahun lalu mencapai 2,7 juta ton, dan tahun ini diproyeksikan naik menjadi 3,5 juta ton. Namun, persoalan mesin penggilingan padi yang usang masih menjadi hambatan utama.
“Rata-rata mesin penggilingan di Lampung masih menggunakan teknologi lama, dengan rendemen hanya 60 persen. Artinya, dari 100 kilogram gabah, hanya menghasilkan 60 kilogram beras. Sementara petani diminta membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat memberikan akses kredit lunak bagi petani dan pelaku usaha tani untuk meng-upgrade mesin penggilingan mereka.
Selain isu pertanian, Wirahadikusumah juga menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, meski aktivitas ekonominya tinggi.
“Dari diskusi kami, hanya sekitar 7 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang berkontribusi pada APBD. Salah satu penyebabnya, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Lampung tapi membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Jakarta,” kata dia.
Menurutnya, bila PPh 21 dibayarkan di Lampung, maka dana bagi hasil (DBH) yang diterima provinsi bisa meningkat dua kali lipat.
Ia berharap pemerintah pusat dan tokoh-tokoh nasional asal Lampung dapat memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah.
“Kalau Pak Luhut bisa membangun Danau Toba, saya yakin Pak Menko Pangan bisa membangun Lampung,” ujar Wirahadikusumah menutup sambutannya.
